Mendagri Tito Ragu Status Positif Corona di Sumsel masih Kosong

21 Mar 2020, 20:00 WIB

Menteri dalam negeri, Tito Karnavian (IDN Times/Rangga Erfizal)

Palembang, IDN Times - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyatakan, walau wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) hingga hari ini belum tercatat ada masyarakat yang positif terjangkit virus corona, namun kondisi itu tidak bisa menjadi acuan.

"Berita baik keadaan Sumsel saat ini, meski ada orang dalam pemantauan (ODP), namun untuk angka positif masih kosong, artinya tingkat kematian nol. Tetapi, tanpa membuat masyarakat khawatir, kita harus mengantisipasi. Karena data yang ada saat ini data pasif, orang datang, melapor keluhan di tes," ujar Tito Karnavian, Sabtu (21/3).

1. Data pasif berbeda dengan data asli

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian melakukan rapat kesiapan daerah Sumsel menghadapi wabah Corona (Covid-19) (IDN Times/Rangga Erfizal)

Tito menerangkan, data pasif tidak bisa menjadi patokan, karena dari banyak kasus di berbagai negara, tingkatan data pasif jauh berbeda ketika sudah dilakukan tes, dan hasil aslinya keluar. Makanya, pemerintah daerah harus mempersiapkan skenario lain agar dapat melakukan antisipasi jika terjadi perubahan kondisi.

"Mungkin ada data yang positif. Karena kita harus berpikir kemungkinan lainnya, bukan untuk menakut-nakuti. Insyaallah tidak ada masyarakat Sumsel yang terpapar," terang dia.

2. Pemerintah pusat order 1,5 juta alat Rapid tes

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian melakukan rapat kesiapan daerah Sumsel menghadapi wabah Corona (Covid-19) (IDN Times/Rangga Erfizal)

Mantan Kapolri itu mengungkapkan, untuk tahap pertama ini pemerintah pusat telah mengorder 1,5 juta alat Rapid Tes. Alat ini nanti akan diserahkan oleh pimpinan gugus tugas kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kepada gugus tugas daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"Dengan adanya rapid tes ini maka gugus tugas daerah dapat dapat memeriksa kesehatan masyarakat lebih cepat," ungkap dia.

3. Konsekuensi yang harus dipikirkan jika harus menerapkan lock down

Konferensi Pers Mendagri dan Gubernur Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)

Terkait kebijakan lock down, Tito menyampaikan, bahwa sulit dilakukan terutama di daerah seperti DKI Jakarta. Lock down itu bisa dilakukan pada karantina rumah, karantina di rumah sakit, karantina wilayah atau karantina kegiatan.

Jika lock down harus dilakukan, maka yang perlu dipikirkan adalah soal sejauh mana sebaran virus telah menyebar di kota tersebut. Seperti bahaya yang ditimbulkan, efektivitas, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang akan terjadi. Seandainya diberlakukan lock down, maka pemerintah harus memastikan sumber daya yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

"Khusus karantina itu di atur dalam 1 pasal yang memiliki 7 pertimbangan. Apa lagi untuk menutup DKI itu sudah menjadi satu kesatuan dengan Bogor, Depok, Bekasi akan sulit dilakukan karena pintu ke Jakarta banyak," ujar dia.

"Wuhan bisa ditutup karena pintu masuknya bisa ditutup. Apa lagi Jakarta 70 persen perputaran uang terjadi di sana, tempat pusat ekonomi dan politik. Kalau, dilakukan lock down, akan menimbulkan krisis ekonomi dan kerugiannya akan besar," tandas dia.