Palembang, IDN Times - Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang Kelas 1A, Paet Hasibuan mengatakan, perceraian pasangan suami istri di Palembang dominan terjadi karena permasalahan ekonomi, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup.
"Setiap hari pasti ada perkara (cerai) masuk. Masalah yang paling banyak akibat gugatan perceraian karena sang suami tidak bertanggung jawab membiayai kehidupan rumah tangga, ada sekitar 60 persen," jelasnya, Selasa (12/11).
Secara keseluruhan, ungkap Paet, untuk wilayah Palembang rata-rata satu hari bisa masuk 20 perkara lebih.
"Laporan dulu belum sidang, kalau sidang beda lagi. Sidang juga kan ada tahap, berapa kali sidang hingga akhirnya dikabulkan oleh pengadilan. Pastinya, setiap hari masuk kantor itu sedikitnya ada hampir 20 perkara, bisa jadi lebih," ungkap dia.
Selain perceraian, kasus paling sering terjadi adalah penuntutan hak warisan keluarga sesuai aturan undang-undang berlaku dan peraturan secara sah agama.
"Sidang sehari bisa kita lakukan hingga 60 kali, dengan rata-rata sebulan mengurus 300 perkara termasuk warisan, hak asuh anak, ada juga yang karena perpisahan akibat KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)," jelas Paet.
Paet menjelaskan, data konkret terhadap jumlah keseluruhan pengaduan di Pengadilan Agama belum bisa dipastikan.
"Masih banyak kasus belum selesai yang masih berjalan, tidak bisa juga dikatakan berapa, karena datanya belum di proses. Tetapi dari sekian banyak laporan, untuk perceraian dari pihak perempuan lebih banyak menggugat, sekitar 80 persen" jelas dia.
Terkait perkara perceraian ini, terang Paet, bukan saja karena pihak suami tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga. Namun ada juga diakibatkan lantaran kasus perselingkuhan dan sang pasangan meninggalkan suami/istri tanpa sebab.
"Memang perempuan ya yang kebanyakan menggugat, tapi laki-laki juga ada. Sekarang ini lagi tren laporan gugatan cerai, karena alasan selingkuh lewat media sosial," tandas dia.