Mas Nadiem, Mending Dana POP untuk Menunjang Belajar Online!

Menurutnya, POP belum menjadi solusi terhadap masalah pendidikan di Indonesia. Apalagi pandemik COVID-19 membuat sebagian sekolah di pedalaman atau daerah terpencil, kian sulit mengakses pelajaran melalui sistem daring (dalam jaringan) atau online.

"Prioritas masalah yang mestinya ditangani adalah sekolah-sekolah yang jauh dari peradaban. Karena pembelajaran lewat daring di pinggiran, internetnya tidak kuat dan orangtua tidak mampu membeli kuota," kata dia.

Lukman mengimbau pemerintah harusnya mengupayakan dana bantuan kuota dari rencana kebijakan POP tersebut. Kemendikbud pun dituntut peka untuk menyelesaikan kendala Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di masa pandemik COVID-19.

"Alangkah baiknya jika dana itu diberikan untuk memperkuat internet misalnya, atau digunakan untuk fasilitas sekolah-sekolah, nah itu yang seharusnya segera diatasi oleh Kemendikbud," sambungnya.

Kalau memang masih mengedepankan kebijakan POP, sambung dia, Kemendikbud harus merealisasikannya setelah keadaan kembali normal atau tidak ada lagi permasalahan penularan dan penyebaran COVID-19 di setiap daerah.

"Sekarang proses belajar mengajar tidak normal, semuanya dipastikan harus melalui daring atau luring ke sekolah. Proses ini membutuhkan biaya-biaya tambahan," jelasnya.

Lukman menuturkan, semula Menteri Nadiem meminta tanggapan dan responsif terhadap organisasi pendidikan dengan memberi masukan mengenai rencana POP. Namun setelah pendapat diajukan, Nadiem tampak tidak sepaham dengan kelompok tenaga pendidik.

"Ini yang membuat jadi persolan baru. Meminta saran terbuka tapi malah jadi kisruh. Meski sudah ada permintaan maaf, namun memang sebaiknya biaya POP digunakan untuk mengatasi pembelajaran daring dan lebih baik POP ditunda," tuturnya.

Ketua PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Palembang, Ahmad Zulinto menambahkan, pihaknya juga telah sepakat dengan NU dan Muhamadiyah untuk mengundurkan diri dari program tersebut.

"Guru penggerak itu bukanlah hal yang baru, jadi semenjak menjadi guru itu kita sudah menjadi penggerak," kata dia.

Bagi Zulinto, tanpa adanya POP selama ini, semua guru sudah melaksanakan banyak hal. Menurutnya guru merupakan pemimpin, dan pihak yang melaksanakan pembelajaran untuk memotivasi siswa. Guru juga sebagai pelopor pendidikan di Tanah Air.

"Selain dari semangat siswa itu sendiri, semua itu sudah termasuk dari pada program organisasi penggerak yang dilaksanakan oleh Kemendikbud," timpalnya.

Zulinto mengungkapkan, antara Kemendikbud dengan PGRI berkaitan erat dengan guru penggerak, maka PGRI menarik diri dari rencana POP. Alasan utamanya karena kesulitan dalam pembiayaan dan realisasi pembelajaran ke depan.

Mengatasi masalah ini, ia berharap akan ada rapat lanjutan dalam mencari solusi terbaik. Sebab persoalan kegiatan belajar mengajar atau KBM untuk membentuk generasi baru membutuhkan mental kuat, dan perlu diskusi dan pemahaman serta pengkajian yang detail.

"Kalaupun ada  guru kita di daerah diminta untuk mendaftar silahkan saja, karena hak masing-masing," ujarnya.

Sejauh ini kata Zulinto, PGRI tengah mendesak Kemendikbud untuk melaksanakan diskusi lanjutan untuk membahas persolan dari PGRI Sumsel beserta pekerjaan rumah yang harus diprioritaskan, seperti rekrutmen guru dan tenaga pendidik.

"Karena secara nasional kita sudah kekurangan guru. Khusus di Palembang di tingkat SD dan SMP membutuhkan 4-5 ribu guru, sedangkan yang ada baru 2 ribu. Sejak setahun terakhir terus meningkat, tinggal menunggu bom waktu saja," tandas dia.