Mantan Dirut PT SMS, Sarimuda, Didakwa Rugikan Negara Rp18 Miliar

Kasus yang menjerat Sarimuda diketahui bermula saat Sarimuda ditunjuk menjadi Dirut PT SMS. Saat itu, dirinya membuat beberapa kebijakan kerja sama pengangkutan batubara dengan menggunakan fasilitas PT KAI dengan sejumlah pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Saat itu, PT SMS diketahui menerima pembayaran pengangkutan batubara dengan bayaran per metrik ton. Dana kas dari pengangkutan batubara tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

"Dalam rentang waktu tahun 2020 sampai 2021, telah terjadi proses pengeluaran uang dari kas PT SMS Perseroda dengan membuat berbagai dokumen invoice atau tagihan fiktif. Akan tetapi, pembayaran dari beberapa vendor tidak sepenuhnya dimasukkan ke dalam kas PT SMS. Namun sebagian uang itu justru dicairkan dan digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi," ungkap JPU.

Tak sampai disana, JPU menyebut dalam pencairan cek bank dengan nilai miliaran rupiah itu, Sarimuda melalui oranh kepercayaannya menyisihkan uang ratusan juta dalam bentuk tunai.

"Terdakwa juga mentransfer ke rekening Bank salah satu perusahaan milik anggota
keluarganya, yang tidak memiliki kerja sama bisnis dengan PT SMS. Akibat dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa telah
memperkaya diri terdakwa atau seluruh kerugian negara sebesar Rp18 miliar," urai JPU KPK.

Atas perbuatannya Sarimuda disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

"Persidangan perkara ini akan menghadirkan sekitar 45 saksi dan 3 orang ahli," jelas dia.

Sementara itu, Kuasa Hukum Terdakwa Rizal Syamsul mengatakan keberatan dengan dakwaan yang ada. Pihaknya mengajukan nota keberatan atau eksepsi yang akan disampaikan pada sidang lanjutan pekan depan.

"Menurut kami surat dakwaan disusun secara tidak cermat,tidak lengkap dan tidak jelas oleh karena itu sesuai dengan pasal 156 KUHAP maka dari itu kami akan mengajukan nota keberatan," tutup dia.