Padang, IDN Times - Ratusan mahasiswa di Sumatra Barat melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar pada Selasa (18/2/2025). Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) itu melakukan long march sebelum melakukan aksi.
Demo yang dilakukan tersebut merupakan salah satu luapan kekesalan publik terhadap kebijakan yang dilakukan oleh presiden Prabowo Subianto selama 100 hari kerjanya.
Koordinator BEM SI Sumatra Barat, Rifaldi mengungkapkan, dalam tuntutannya massa menginginkan agar pemerintah mengembalikan anggaran pendidikan yang diefisiensi.
"Kalau untuk anggaran seminar dan sifatnya seremonial yang dipotong tidak masalah. Ini anggaran pendidikan yang merupakan pondasi sebuah bangsa," katanya.
Menurutnya, dengan memotong anggaran pendidikan seperti beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan sebuah kebijakan yang kurang tepat untuk dilakukan.
Selain anggaran pendidikan, para mahasiswa tersebut juga menuntut agar pemerintah mengembalikan anggaran kesehatan yang dianggap kurang tepat.
"Kesehatan juga hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi itu harus dikembalikan," katanya.
Menurutnya, anggaran pada bidang kesehatan tidak bisa dilakukan efisiensi. Terlebih jika itu berkaitan dengan pelayanan kesehatan itu sendiri.
Selain tuntutan tersebut, para mahasiswa juga menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mencabut Undang-undang Minerba yang baru.
"Hapuskan soal Universitas dibenarkan untuk mengelola tambang. Karena itu tidak sesuai dengan tridarma perguruan tinggi," katanya.
Ia mengungkapkan, perguruan tinggi tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan bisnis seperti pengelolaan tambang tersebut.