[LIPSUS] Palembang Setop Beli Rapid Test Buatan Kanada

IDN Times mengulik promosi alat rapid test buatan Artron Laboratories Inc. asal Kanada. Alat itu diklaim memiliki tingkat sensitivitas 93,4 persen. Sensitivitas merupakan kemampuan tes untuk menunjukkan individu yang menderita sakit dari seluruh populasi yang benar-benar sakit.

Sedangkan tingkat spesifisitas, atau kemampuan tes untuk menunjukkan individu yang tidak menderita sakit dari mereka yang benar-benar tidak sakit, dikatakan akurat hingga 97.7 persen. Kemampuan alat ini disebut-sebut hanya membutuhkan waktu 15 menit waktu pemeriksaan.

Fauziah menjelaskan, pihaknya memang menggunakan rapid test sebagai pemeriksaan awal COVID-19. Jika seseorang reaktif, pihaknya menindaklanjuti ke pemeriksaan swab menggunakan PCR (Polymerase Chain Reaction).

"Rapid tes ada dua macam. Pengambilan sampel dahak dari tenggorokan disebut rapid antigen dan tes darah disebut rapid antibodi. Dinkes mengirim sampel swab ke BBLK (Balai Besar Laboratorium Kesehatan)," jelas dia.

Menurut Fauzia, pemeriksaan rapid test pada screening pertama bagi pasien terduga COVID-19 karena dinilai efektif saat digunakan pada tes massal. Seperti yang dilakukan kepada pedagang, pengelola atau warga di sekitar pasar.

"Sifatnya kalau yang kontak langsung dengan yang positif COVID-19 baru PCR tes swab dan bisa tes di rumah sakit rujukan," ujarnya.

Palembang tak hanya membeli rapid test sendiri, sebab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel juga mendistribusikan alat itu ditambah donasi dari pihak swasta maupun BUMN yang totalnya mencapai 3.070 unit. Sehingga alat rapid test yang dipegang Palembang mencapai 8.570 unit.

Dari data terakhir Dinkes Palembang pada 23 Juni lalu, rapid test yang terpakai sudah mencapai 3.795 unit. Alat itu itu digunkana untuk pemeriksaan sejumlah pedagang dan pengelola pasar saat muncul kasus di Kebon Semai Sekip dan Kebun Bunga beberapa waktu lalu. Kepulangan santri Gontor juga menjalani rapid test, plus pemeriksaan warga Palembang yang diduga terjangkit COVID-19.  

"Pemerintah Palembang mendistribusikan alat rapid sebanyak 1.000 unit ke RSUD Bari, dan 3.468 unit ke seluruh Puskesmas. Sedangkan 307 unit sisanya jadi stok di Dinkes Palembang," ujar Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19 Palembang, Yudhi Setiawan kepada IDN Times, Jumat (26/6).

Yudhi menjelaskan, data penggunaan dan stok alat rapid test bakal berubah-ubah setiap waktu. Jumlah 3.795 unit yang terpakai itu juga termasuk alat yang rusak. "Karena data dinamis dan berjalan, termasuk dari penambahan donasi setiap waktu tentu berubah-ubah," ujar Yudhi.

Tak hanya alat rapid yang didistribusikan ke rumah sakit dan puskesmas, menurut Yudhi pemerintah Palembang juga menyalurkan alat pelindung diri (APD) berupa baju hazmat, masker bedah, kain, dan N95, serta sarung tangan.

"Termasuk face shield atau penutup wajah, vitamin imunitas tubuh, thermo gun hingga hand sanitizer," jelasnya.

Pemeriksaan melalui swab PCR hingga 26 Juni kemarin di Palembang berjumlah 7.627 sampel dengan rincian kasus positif COVID-19 sebanyak 719, masih dalam proses pemeriksaan 2.848, dan hasil negatif mencapai 4.060.

Menurut Yudhi, pemerintah Palembang tak perlu lagi membeli peralatan swab karena sudah ditanggung oleh pemerintah pusat melalui provinsi. "Kita tidak ada beli, semua bantuan," katanya.

Menurut dia, Palembang menargetkan total pemeriksaan swab hingga 3.500 kasus untuk setiap satu juta penduduk. Hanya saja Dinkes Palembang katanya, belum memenuhi target tersebut.

"Masih mengutamakan yang paling berisiko, termasuk orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan kasus positif COVID-19. Juga klaster pasar, anak-anak, lansia dan OTG," tambah dia.

Yudhi menerangkan, meski hasil uji PCR lebih akurat ketimbang rapid test, namun pihaknya tetap menggunakannya sebagai pemeriksaan awal mendeteksi COVID-19 dalam tubuh seseorang. Yudhi menyebut rapid bisa menangkap kasus positif lebih banyak terhadap orang tanpa gejala (OTG).

"Swab diberikan pada orang yang lebih berisiko dan lebih rentan. Contohnya memiliki penyakit bawaan atau pernah kontak langsung dengan kasus positif yang memiliki gejala COVID-19," terangnya.

RSUD Bari Palembang sebagai rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemkot) juga memeriksa sampel swab. Namun, sampel COVID-19 itu masih harus dikirim ke BBLK Palembang karena keterbatasan alat dan laboratorium.

"Informasi dari Kepala Instalasi Laboratorium bagian Ahli Patologi Klinik, dr Wisman, kami sebagai RS pemerintah hanya melakukan pemeriksaan sesuai petunjuk pusat melalui gugus tugas," kata Direktur utama RSUD Bari Palembang, Makiani.

Pemeriksaan PCR di Palembang memang terbatas. Diketahui, alat PCR baru tersedia di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin (RSMH) , RS Fatimah Palembang, dan RS Pusri.

Namun menurut Makiani, pihaknya telah mengajukan pembelian alat PCR agar bisa memeriksa sampel swab sendiri. Selain itu, RSUD Bari juga melakukan pengadaan fasilitas tempat tidur, APD dan lainnya, dengan mengajukan kebutuhan ke Pemkto Palembang.

Dinkes Palembang menerima dana penanganan COVID-19 sebesar Rp3,3 miliar, bahkan baru terserap 35 persen untuk pembelian APD, masker N-95, cairan desinfektan dan lainnya.

Menurut Kepala Subbagian (Kasubbag) Dinkes Palembang, Novi Herlina, sejak awal penanganan kesehatan COVID-19 pihaknya banyak memanfaatkan bantuan dan donasi dari berbagai pihak.

"Jadi puskesmas dan rumah sakit menggunakan hasil donasi dan kalau stok sudah habis, baru belanja dengan anggaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang sebagian realisasi menggunakan dana BTT (belanja tak terduga)," ujarnya.

Kepala BPKAD Palembang, Zulkarnain menambahkan, Pemkot melakukan dua kali penganggaran dana penanganan COVID-19. Semula hanya Rp200 miliar dan kemudian meningkat sebesar Rp480 miliar.

Namun anggaran tambahan sebesar Rp280 miliar dari pusat itu belum turun, karena Pemkot masih harus menyesuaikan APBD tahun 2020 untuk rasionalisasi anggaran sebesar 50 persen khusus dana COVID-19, sesuai SK nomor 119/2813/SJ dan nomor 177/KMK07/2020.

"Dari anggaran keseluruhan dana sudah tersalurkan sekitar Rp25 miliar lebih. Terbagi Rp15,5 miliar untuk bidang kesehatan, Rp9,2 miliar untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan dampak ekonomi sebesar Rp600 juta," urai Zulkarnain.

Dalam perinciannya, anggaran turun pada tahap pertama sebesar Rp200 miliar. Dana berasal dari refocusing sebesar Rp39 miliar dengan realokasi pemanfaatan dana BTT senilai Rp161 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa menuturkan, penggunaan rapid test dalam pemeriksaan COVID-19 menyesuaikan pedoman dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Termasuk penggunaan rapid antigen atau swab PCR. "Keduanya dapat digunakan untuk pemeriksaan OTG yang sudah kontak langsung dengan pasien terkonfirmasi," tuturnya.

Menyoal RSUD Bari yang belum bisa memeriksa sampel swab, menurut Dewa, fasilitas kesehatan yang menggunakan rapid antigen harus membutuhkan biosafety cabinet. Lagi pula RSUD Bari katanya sudah memiliki alat Tes Cepat Molekular (TCM) yang memiliki akurasi sama seperti PCR dari program Tuberkulosis (TB).

"Masih terkendala dengan persayaratan standar yaitu ketersediaan biosafety cabinet, infonya sedang dalam proses pengadaan. Sementara pembelian PCR belum mendapatkan info," terang Dewa.

Sebagai informasi, biosafety cabinet merupakan sebuah area kerja laboratorium dengan ventilasi udara yang direkayasa agar seseorang yang bekerja dengan sampel material, lingkungan kerja, dan sampel material, terlindungi dari kemungkinan bahaya kontaminasi atau menimbulkan penyebaran bakteri maupun virus.

Dewa memaparkan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan massal menggunakan rapid test di beberapa tempat dan menyasar sejumlah orang. Namun untuk rutin melakukannya menurut Dewa, Pemkot tidak bisa langsung memutuskan begitu saja dan perlu melewati kajian-kajian terarah yang mengacu ke pedoman Kemenkes.

"Tes massal dilakukan manakala ada kasus terkonfirmasi. Kita sudah pernah melakukan di beberapa pasar, ada juga di perkantoran, dan saat ini puskesmas terus melakukan tracing masif pada kasus kontak positif. Terlihat dari data rilis per 21 Juni, OTG yang mengikuti swab di Palembang sudah ada 3.226 orang," jelas dia.

Menurut Dewa, penanganan COVID-19 di Palembang tidak melulu terkait masalah kesehatan. Sebab Pemkot juga berfokus pada penyaluran sembako sebagai JPS, dan peneripan PSBB.

"Sebagian sembako saat PSBB kedua sudah dibagikan, tapi sekarang masih proses penyelesaian. Kisaran 33-35 ribu warga miskin yang mendapatkan bantuan," timpalnya.

Wali Kota Palembang (Wako) Palembang, Harnojoyo menegaskan, meski wilayahnya berada di zona oranye namun terjadi pengurangan penyebaran dilihat dari jumlah kasus yang mengalami penurunan.

Kendati begitu, Harnojoyo berjanji akan mengevaluasi penularan COVID-19 di tempat-tempat yang menjadi potensi penyebaran. Seperti dua pasar yang telah menjadi klaster, pasar Kebon Semai dan Kebun Bunga Palembang. 

"Pasar-pasar lain akan kita evaluasi dari yang sudah kita lakukan di pasar sebelumnya (Kebon Semai dan Kebun Bunga). Sejauh ini, kita minta pedagang pasar melalui pengelola untuk mematuhi standar kesehatan," katanya.