[Lipsus] Mengungkap Transparansi Data Penerima Bansos Palembang

Dewa menerangkan, 49 ribu KK itu merupakan warga Palembang yang tidak mendapatkan bantuan dari lima kategori yang diberikan pemerintah. Meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantuan Tunai Rp600 ribu dan Padat Karya Tunai (PKT).

"Warga miskin yang 49 ribu KK itu berada di luar program, karena ada 65 ribuan KK sudah terjatah mendapatkan bantuan yang berbeda-beda. Dengan adanya COVID-19 kenaikannya lumayan," terangnya.

Jumlah warga miskin di Palembang yang tidak mendapatkan bantuan dari lima kategori di atas, sempat menyentuh angka terendah yakni 38 ribu KK. Namun berlanjut meningkat ke 40 ribu KK, kemudian 45 ribu KK, 47 ribu KK, dan terakhir di 49 ribu KK.

Sebanyak 49.669 ribu KK itu bukan angka, tapi mereka adalah warga Palembang yang memiliki keluarga. Jika dihitung dengan rata-rata tiap KK beranggotakan tiga orang, maka ada 149.007 orang miskin Palembang yang terancam.

Peningkatan warga miskin memang terjadi sejak pandemik COVID-19. Ribuan warga dirumahkan dan terancam dipecat karena di tempatnya bekerja tutup sementara, bahkan gulung tikar. 

"Pengumpulan nama-nama secara kolektif memang ada keterlambatan. Ada data yang belum masuk secara menyeluruh karena belum update. Kita sudah meminta Dinsos Palembang agar membarui terus dan transparasi," tuturnya.

Meski ke-49 ribu KK itu tidak mendapat lima jenis bantuan program pemerintah, namun Dewa memastikan mereka akan diberi paket sembako. Bantuan akan disebar ke 18 kecamatan dengan jumlah 10 ribu kotak dalam satu kali pembagian.

IDN Times mengintip paket sembako dari Pemkot Palembang. Dalam satu kantong berisi 10 kilogram beras, 2 kilogram gula pasir, 2 kilogram minyak goreng, dan 1 kilogram tepung terigu. Menurut Dewa, bantuan tersebut dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari warga miskin baru tersebut.

"Tiap 15 hari sembako akan diberikan berdasarkan data awal, sekaligus bantuan akan disalurkan merata ke seluruh kecamatan secara door to door yang dibantu anggota Babinsa juga TNI-Polri. Bantuan tetap berlanjut diberikan jika Palembang menerapkan PSBB," ujar dia.

Pembagian akan disebarkan ke lokasi dengan jumlah warga miskin terbanyak di Kecamatan Kertapati, Plaju, Seberang Ulu I dan Kecamatan Seberang Ulu II. Mengantisipasi lonjakan warga miskin baru, Pemkot Palembang katanya, menyiapkan alokasi khusus hingga lima persen paket sembako. Tambahan itu dilakukan untuk mengakomodir data warga yang belum divalidasi. 

Pemkot Palembang memangkas anggaran hingga Rp200 miliar untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Dana tersebut diambil dari kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bahkan perjalanan dinas para pejabat di Pemkot dan DPRD Palembang.

Dari total Rp200 miliar itu, sebanyak Rp54 miliar dianggarkan untuk sembako yang diberikan ke 49 ribu KK di 18 kecamatan. Dewa menyebut pembagian paket sembako masuk dalam kategori Jaring Pengaman Sosial atau JPS.

"Pembagian bansos paket sembako dilakukan dengan sistem penyerahan by name by address. Penerima bantuan harus meneken tanda terima yang telah diperiksa, dan tim kemananan wilayah akan dikerahkan untuk mengawal bantuan agar benar-benar tepat sasaran," kata Dewa.

Bansos harus tepat sasaran. Jumlah yang diterima warga miskin pun harus sesuai dengan data keluaran. Sebab pada minggu lalu, saat penyaluran bansos sembako di Jalan Ki Merogan RT 26 RW 05 kawasan Kertapati, Wakil Wali Kota (Wawako) Fitrianti Agustinda menemukan kantong sembako berisi 5 kilogram beras. Padahal Pemkot Palembang menjanjikan 10 kilogram beras saat itu.

Dewa menginginkan kejadian serupa tidak terulang kembali. Ia mengancam akan mengusut penyelewengan bantuan sembako untuk warga miskin oleh oknum di lapangan. 

Tak hanya isi paket yang berkurang, masalah lain yang harus diselesaikan adalah sebaran yang tidak merata. Sejumlah warga mengeluh bantuan belum mereka terima, padahal data diri telah diserahkan ke RT/RW setempat.

Buyung, warga di Kecamatan Ilir Timur I Palembang, menginformasikan jika belum ada kejelasan bansos dari pemerintah. Pendataannya pun disebut simpang siur. Ada yang menyebut RT dan RW mendata langsung, tapi ada juga warga di daerahnya yang mendatangi RT dan RW untuk melapor.

"Kabarnya dari RT/RW mencatat siapa yang berhak menerima. Ada juga yang bilang kita harus melapor. Tapi setelah didata tidak ada kelanjutan karena sembako belum kami terima," ungkap dia.

Andi, Ketua RT Kecamatan Kemuning Palembang, mengaku sudah menyampaikan data warga miskin di tempatnya ke Dinsos Palembang. Namun hingga sekarang, Andi belum juga dihubungi kembali oleh pemerintah.

"Data warga miskin sudah diminta Dinsos, sudah selesai dilakukan pendataan dan diajukan, Tapi sampai detik ini tidak ada informasi lanjutan kapan bantuan akan diserahkan dari instansi terkait," katanya.

Setelah penyerahan data itu, Andi mengaku selalu ditanya warga. Ia tak ingin muncul kecurigaan atau tudingan penyelewengan bansos di tengah pandemik COVID-19. Ia memahami validasi data bansos butuh waktu dan proses, tapi di sisi lain ada warganya yang berharap bantuan segera diberikan.  

"Kalau melihat kondisi seperti ini kasihan juga warga dengan yang sudah didata. Ada warga yang dirumahkan, ada juga penghasilan mereka berkurang dratis. Semoga pemerintah punya konsep kerja yang lebih transparan," pintanya.

Kepala Dinsos Palembang, Heri Aprian, menolak pernyataan jika ada warga miskin yang tidak mendapatkan paket sembako. Menurutnya, potensi besar hal itu terjadi karena miskomunikasi di lingungan RT/RW ke pihak kelurahan hingga kecamatan.

"Bisa saja pada saat pendataan ada yang tidak termasuk. Makanya itu, kita terus mengecek. Kalau memang warga tersebut sesuai kriteria bisa menerima tapi belum mendapat bantuan harap lapor ke RT," katanya.

Heri menjelaskan perihal bantuan yang belum merata dibagikan. Ia berdalih laporan dari RT, RW, Lurah dan Camat mengenai informasi warga miskin baru, datang terlambat dan baru sampai ke Dinsos di akhir April.

"Ada 40 ribuan warga miskin baru yang berhak terima bansos. Tapi yang dalam penyalurannya masih kita hitung, dan yang belum menyeluruh juga masih dihitung," timpal dia.

IDN Times beberapa kali mencoba meminta sebaran data penerima paket sembako untuk 49.669 KK di 18 kecamatan. Namun, Heri menyebut belum bisa memberikan karena dalam proses validasi.

Wakil Pimpinan Bulog Sumsel Babel, Yudi Wijaya menambahkan, pihaknya menjadwalkan pengiriman paket sembako ke warga miskin tahap pertama akan selesai 15 Mei mendatang. Ia menyebut, warga yang belum bantuan karena pengiriman paket yang dilaksanakan secara bertahap.

"Jadwalnya dari Dinsos Palembang. Karena penyaluran sembako terjadwal tiap minggu dan dikirim menggunakan armada angkutan Bulog, kita baru selesai mapping penentuan rute dan lokasi antar," katanya, Senin (4/5).

Menurut Yudi, sistem pembagian paket sembako dimulai dari kelurahan terjauh dari pusat kota Palembang khususnya daerah dengan penerima bantuan terbanyak. Kemudian berlanjut hingga menyisir bagian pusat kota.

"Kami hanya mengantar berdasarkan jumlah KK di Kelurahan, by name address, datanya itu di Dinsos Palembang. Kita sudah tentukan pembagian dimulai dari kelurahan terjauh atau terdekat," tambah dia.

Pemkot Palembang memulai penyaluran bantuan sembako kepada 49.669 KK yang terdampak COVID-19, Jumat (8/5). Dalam kegiatan itu, Pemkot sekaligus memvalidasi data ke-107 kelurahan di Palembang secara bergantian.

Pada tahap pertama, Wakil Wali Kota (Wawako) Palembang, Fitrianti Agustinda mengatakan, ada lebih dari 8.000 paket sembako berupa 10 kilogram beras, 2 kg minyak goreng, 2 kg gula, dan terigu 1 kg. Paket sembako itu disalurkan ke tiga kecamatan di Seberang Ulu I, Kertapati, dan Jakabaring, didampingi anggota TNI/Polri.

"Kami menargetkan proses distribusi akan selesai pada 15 Mei. Ketiga kecamatan ini mendapat prioritas bantuan karena jadi lokasi terbanyak KK yang miskin di Palembang," kata dia.

Terpisah, ahli sosial bidang kebijakan publik sekaligus Akademisi Pascasarjana FISIP Unsri, MH Thamrin, mengulas permasalahan bansos tidak hanya dibutuhkan ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan. Ia mendorong bansos mulai disebar dan telah terpenuhi sejak awal wilayah terkena dampak pandemik COVID-19.

"Pandemik menimbulkan efek kegiatan ekonomi di banyak sektor banyak terpukul. Ada atau tidak PSBB, kebijakan insentif termasuk bansos sudah harus meluncur agar perekonomian pulih, dan kemiskinan cepat teratasi termasuk warga miskin baru," terang dia.

Bagi daaerah-daerah yang akan menerapkan PSBB wajib memiliki pendataan jelas. Apalagi dinas terkait punya waktu lebih longgar untuk menyiapkan semua kebutuhan, ketimbang wilayah yang lebih dulu menerapkan PSBB. Kemudian, terkait bansos dan PSBB yang sempat kacau di daerah lain semestinya menjadikan pelajaran bagi Palembang sebagai wilayah yang belum melakukan PSBB.

"Sebelum pembatasan bagusnya antisipasi bansos sudah ditindaklanjuti, termasuk menelusuri persoalan data yang tidak valid. Proses validasi data seyogyanya menjadi suatu proses dinamis yang harus dilakukan secara rutin, dan terus menerus sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan," tambah Thamrin.

Penyaluran bansos atau sembako yang kisruh di sebuah daerah, menurut Thamrin sebagai titik lemah pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas rutinnya. Apalagi penyaluran bansos menjadi kebijakan yang dinamis, dalam arti terbuka untuk dikoreksi pihak eksternal.

"Contoh kurang validnya penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bukan berarti meniadakan DTKS tapi tetap merujuk DTKS sebagai data dasar yang secara sistematis dilakukan pembaruan," jelas dia.

Thamrin mengimbau Pemkot Palembang melibatkan unsur masyarakat dalam proses validasi data, maupun ketepatan sasaran penyaluran. Karena demikian menurutnya turut membantu pihak yang tidak ter-cover dari segi kesulitan finansial.

Ia mengingatkan, bansos akan merata jika dilandasi dengan gotong royong. Apa yang telah dilakukan Pemkot Palembang sudah tepat, membagi penyaluran berdasarkan sumber dana antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah kota atau kabupaten.

Jika pun itu belum memadai, lanjut Thamrin  maka mobilisasi sumber daya masyarakat termasuk dunia usaha bisa sebagai alternatif lain. Menurut Thamrin, banyak relawan yang siap membantu penyaluran bantuan pemerintah.

"Kalau pemerintah memfasilitasi mobilisasi pengiriman, banyak yang bantu menyalurkan," kata dia.

Proses validasi data penerima bantuan harus dilakukan secara serius dengan keterbukaan. Sebab dengan transparansi katanya, menjadi kata kunci agar wilayah tidak mengalami kekacauan. Meskipun terjadi kesalahan nantinya, hal terpenting adalah kemampuan pemerintah untuk recovery atau pemulihan kesalahan tersebut.

"Termasuk terbuka untuk menerima kritik dan koreksi, dengan niat untuk memperbaiki ketidakakuratan data, mengeliminasi kekisruhan dan meningkatan efektivitas serta ketepatan penerima manfaat bansos," tandas dia.

Pemerintah Pusat mengaku sudah mengirim bansos berupa sembako kepada warga terdampak COVID-19. Menurut Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, paket sembako itu dikirim ke 15 kota di Indonesia. Satu di antaranya adalah Palembang yang kebagian 5.000 paket.

Paket sembako itu akan melengkapi bansos yang telah diberikan Kementerian Sosial (Kemensos) maupun pemerintah daerah.

"Sudah 15 kota. Pertama Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung. Baru empat kota itu minggu lalu. Terus minggu ini Makassar, Palembang, Bandar Lampung, dan lain-lain. Nah yang Jawa dan Surabaya, kemarin itu 10 ribu paket. Sekarang ini 5 ribu paket," kata Heru kepada wartawan, Kamis (7/5).

Sementara itu Kemensos memastikan akan membuka data penerima bansos sesuai arahan Presiden. Nama warga penerima bansos akan dipajang di titik distribusi bantuan, salah satunya kantor kelurahan. Dengan begitu, distribusi bantuan diharapkan memenuhi aspek transparansi.

“Kami akan menulis surat kepada Kepala Daerah yang mendapatkan alokasi, baik yang bansos sembako maupun tunai, agar mereka menempelkan nama-nama penerima bantuan di kantor kelurahan dan kantor desa,” ujar Mensos Juliari P. Batubara dalam siaran tertulis, Rabu (6/5).

Menurut Mensos Juliari, daftar nama penerima bansos yang dipajang itu merupakan sikap positif untuk menjadi lebih transparan. Masyarakat pun katanya bisa saling mengawasi penerima bantuan.