Lima gelombang demonstrasi di Palembang hari ini melibatkan ribuan orang dari berbagai kampus di Sumsel.
Agenda demonstrasi dan tuntutan mahasiswa di Palembang terdiri dari lima aksi demo dengan jumlah massa yang diperkirakan mencapai ribuan orang.
BEM Sumsel akan menyampaikan empat tuntutan utama, termasuk desakan untuk mencopot Kapolri dan menolak rencana kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI.
Palembang, IDN Times - Jelang Demo Mahasiswa 1 September, sejumlah tuntutan dari mahasiswa telah dikeluarkan. Mahasiswa dari berbagai kampus di Sumsel telah mengeluarkan sejumlah tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi massa di Gedung DPRD Sumsel, di kawasan POM IX Palembang.
Berikut IDN Times, merangkum agenda demonstrasi dan tuntutan dari mahasiswa di Palembang.
Aksi pertama akan dilakukan Masyarakat Miskin Kota Sumsel sekitar pukul 08.00 WIB di kawasan Simpang Lima, DPRD Provinsi Sumsel, dengan estimasi massa sekitar 200 orang.
Kemudian, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumsel akan melanjutkan aksi pada pukul 11.00 WIB di depan Kantor DPRD Sumsel dengan titik kumpul di Simpang Lima. Massa yang diperkirakan hadir mencapai 2.500 orang.
Pada siang hari, pukul 13.00 WIB, BEM Universitas PGRI Palembang dijadwalkan turun dengan massa sekitar 1.000 orang. Titik aksi mereka berada di Kantor DPRD Provinsi Sumsel dan Polda Sumsel.
Selain itu, Aliansi Cipayung Plus Sumsel juga akan menggelar aksi di halaman Kantor DPRD Sumsel dan Polda Sumsel dengan membawa perlengkapan mobil komando, pengeras suara, bendera, spanduk, serta toa. Jumlah massa yang diperkirakan hadir sekitar 700 orang.
Terakhir, Aliansi Mahasiswa Sumsel bakal menggelar aksi di Kantor DPRD Provinsi Sumsel, Jalan POM IX Palembang, mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai. Estimasi jumlah massa mencapai 1.820 orang.
Secara keseluruhan, lima gelombang aksi tersebut diperkirakan akan melibatkan ribuan orang yang terpusat di kawasan DPRD Provinsi Sumsel dan Polda Sumsel.
Pada poin tuntutannya BEM Sumsel akan menyampaikan empat tuntutan utama. Pertama, mereka mendesak Presiden mencopot Kapolri sekaligus melakukan reformasi institusi Polri. Kedua, massa aksi meminta pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset.
Selain itu, mereka juga menolak proses pembahasan RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta menolak rencana kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI.
Diberitakan sebelumnya, Aliansi BEM se-Sumsel yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat (Gemarak) Sumsel akan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Simpang 5 DPRD Sumsel. Aksi tersebut, dilakukan sebagai sikap dari perkembangan situasi nasional yang terjadi dalam sepekan terakhir.
Dalam pernyataan sikapnya, Germak Sumsel menyatakan sikap tegas bahwa negara abai dalam melindungi rakyat. Mereka menyayangkan negara justru mengeluarkan kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat.
Aksi ini akan membawa 10 tuntutan utama:
Sahkan RUU Perampasan Aset
Reformasi sistem penerimaan anggota DPR dan Polri
Cabut surat KPI yang membatasi liputan media
Cabut hak politik koruptor
Desak Kapolri mundur
Evaluasi kebijakan MBG
Batalkan kenaikan tunjangan DPR
Potong gaji anggota DPR yang absen sidang
Bebaskan massa aksi yang ditahan
Tindak tegas aparat represif terhadap demonstrasi
#SalingJagaSesamaWarga