Kurikulum AI dan Koding Hanya Wacana tanpa Sarana dan Guru Profesional

18 Jul 2025, 13:00 WIB

Rangga Erfizal

ilustrasi seorang siswa belajar koding (pexels.com/Ron Lach)

Intinya sih...

Kurikulum koding disesuaikan anak didik
Pembelajaran matematika sejak dini sejalan dengan kurikulum besar koding
Kurikulum baru bisa menjadi cara mengejar ketertinggalan dalam pendidikan

Palembang, IDN Times - Langkah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI dalam menerapkan pembelajaran Koding dan Artificial Intelligence (AI) alias akal imitasi dalam kurikulum baru akan dimulai dalam tahun ajaran 2025/2026. Kurikulum tersebut terancam hanya akan menjadi wacana jika pemerintah tak serius dalam mempersiapkan sarana dan prasarana serta guru yang profesional.

"Kurikulum ini tidak akan jadi program yang berhasil apapun bentuknya kalau kita tidak punya fasilitas sarana dan prasana yang baik, termasuk dalam upaya meningkatkan pendidikan yang diinginkan dari pembelajaran Koding dan AI," ungkap Ketua PGRI Palembang, Ahmad Zulinto kepada IDN Times, Jumat (18/7/2025).

1. Kurikulum koding disesuaikan anak didik

Ahmad Zulinto (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Zulinto menjelaskan, tidak ada yang salah dari langkah pemerintah dalam menerapkan pembelajaran koding dan akal imitasi sebagai mata pelajaran pilihan. Namun, menurutnya, pelaksanaan pembelajaran tersebut tidak akan berjalan sama di setiap daerah karena persoalan pemerataan pendidikan yang masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, langkah pemerintah menjadikannya sebagai mata pelajaran pilihan dinilai sudah tepat.

"Kita sangat menyambut adanya koding akan tetapi, bukan sebagai mata pelajaran wajib. Karena itu, sifatnya bisa disesuaikan dengan minat anak didik dalam ekstra kulikuler," jelas dia.

2. Pembelajaran matematika sejak dini sejalan dengan kurikulum besar koding

Ketua PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Palembang, Ahmad Zulinto (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Dirinya melihat pembelajaran koding tersebut akan mengupayakan agar anak-anak dapat berkompetisi secara global agar anak-anak memahami sistem komputer lebih dini. Para siswa diminta untuk menjadi anak yang pintar lantaran tantangan masa depan adalah persoalan kecerdasan buatan.

"Pada pembelajaran ini anak-anak dituntut untuk membuat suatu produk dalam program, aplikasi, website. Ini jadi cita-cita besar pemerintah bagaimana anak-anak kita dapat menyesuaikan dengan kondisi global," jelas dia.

Langkah pemerintah tersebut diiringi dengan rencana mengajarkan matematika kepada para siswa sejak dini mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dirinya menilai, matematika menjadi sumber modal ilmu pengetahuan atau sumber segala ilmu.

"Tidak ada keseharian kita tanpa ilmu matematika. baik penambahan, pengurangan semua matematika. Itu menjadi ilmu dasar harus dikenalkan oleh kepada anak-anak sejak dini. Semua pasti menggunakan ilmu matematika," jelas dia.

3. Kurikulum baru bisa menjadi cara mengejar ketertinggalan dalam pendidikan

ilustrasi pemanfaatan AI dalam dunia pendidikan (freepik.com/muqddas65)

Dirinya menilai, Indonesia mengalami ketertinggalan dari negara lain tidak lain karena lemahnya pengajaran matematika sebagai ilmu dibanding negara maju.

"Untuk menuju itu semua kita butuh untuk memberi dukungan kepada guru melalui pelatihan, workshop yang berhubungan dengan pelajaran khususnya matematika. Jangan sampai guru kita tidak memahami matematika yang harus dipahami siswa," jelas dia.

Pemerintah diharapkan mampu mendorong profesionalisme guru dalam bidang matematika dan informatika dengan peningkatan mutu kualitas guru. Salah satunya dengan mendorong beasiswa untuk meningkatkan pendidikan mereka.

"Guru bisa mengembangkan pendidikannya, jika sebelumnya strata 1 kita dorong jadi strata 2 sehingga ada linieritas dari guru kita," jelas dia.

4. Pemerintah harus membuat kurikulum berkesinambungan

Ilustrasi gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud). (www.kemendikdasmen.go.id)

Langkah besar menuju kemandirian pendidikan dan Indonesia emas 2045 harus dipastikan pemerintah lewat peningkatan sarana prasarana, pengajar dan segala lini dalam pendidikan. Untuk itu perlu upaya pengelolaan pendidikan yang lebih baik dengan menempatkan ahli pendidikan di dalam mengawal visi misi pendidikan secara matang.

"KIta juga harus melihat persoalan pergantian kurikulum harus dikonsep secara berkesinambungan. Sehingga tidak ada lagi kesan ganti pemerintahan ganti kurikulum. Degan kesinambungan itu, guru dan peserta didik tidak dikorbankan untuk kepentingan sesaat yang justru membuat mereka pusing," jelas dia.