Kurang Tim Dilapangan, Gubernur Segera Beli Alat Pemantau Kabut Asap

Herman Deru mengungkapkan, kebijakannya membatalkan kunjungan kerja juga harus diikuti oleh para pemimpin daerah di 17 kabupaten/kota se Sumsel. Kunjungan kerja hanya boleh dilakukan jika bersifat prinsip dan mendesak.

"Bupati, wali kota, camat hingga kepala desa (kades) harus tetap standby dan pantau se-detail mungkin firespot di wilayahnya. Jangan meninggalkan tempat jika tidak melakukan perjalanan yang sangat prinsip. Boleh melakukan kunjungan tetapi di daerahnya saja," ungkap dia.

Untuk mengatasi kabut asap, rencananya Herman Deru akan membeli alat pemantau kabut asap yang bisa memantau secara real time. Selama ini, sambungnya, selalu kekurangan tim di lapangan untuk mendapatkan data hotspot yang sudah berubah menjadi firespot. Sehingga saat akan dipadamkan hotspot sudah menyebar.

"Anggarannya kita tidak tahu, kita lakukan pemaparan dulu. Kenapa sekda diundang? itukan Sekda menjadi pengarah dalam struktur satgas karhutla. Kalau kita menunggu bantuan dari BNPB dan BPBD tentu anggaran terbatas. Kita lihat hasil pemaparannya, kalau bagus untuk mendukung, 2020 kita bisa gunakan," jelas dia.

Herman Deru menegaskan, bahwa pihaknya sudah serius menangani karhutla, sejak ditetapkan sebagai wilayah darurat karhutla Maret lalu. Bahkan, dirinya sudah melakukan pengecekan ke beberapa daerah dan mengeluarkan instruksi gubernur kepada satgas karhutla, untuk bahu membahu memadamkan firespot dan hotspot.

"Hotspot dan firespot banyak, Pemprov Sumsel, Gubernur Sumsel mungkin tidak barengan dengan forkompinda lainnya untuk mengecek kelapangan. Saya kerja tanpa harus diawasi (media), tapi tanggung jawab saya sebagai Gubernur Sumsel. Kita sangat konsen memantau perkembangan karhutla di Sumsel. Selain memantau lewat jalur darat dan udara, Pemprov Sumsel telah melayangkan surat ke kabupaten/kota untuk menggelar salat istisqa secara serentak," tandas dia.