Palembang, IDN Times - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengaku geram atas isu tentang adanya Dwi fungsi ABRI dibalik Revisi UU TNI. Menurutnya, permasalahan RUU TNI ini tidak perlu menjadi perdebatan di tengah masyarakat.
"Otak-otak seperti ini kampungan menurut saya, dibilangnya tentara masuk ke Kementerian dan Lembaga," ungkap Maruli, Rabu (12/3/2025).
Maruli mengatakan, permasalahan Revisi UU TNI tersebut nantinya akan didiskusikan dalam forum. Apapun hasil dalam pembahasan tersebut, pihaknya akan mengikuti keputusan yang ada sehingga isu yang berkembang tidak perlu diperdebatkan.
Dirinya menilai, permasalahan anggota TNI masuk ke dalam lembaga sudah berlangsung dari pemerintahan sebelumnya. Hanya saja, masyarakat baru meributkan masalah tersebut ketika pemerintahan baru.
"Ini orang, waktu ada (perwira karir) salah satu institusi masuk ke kementerian nggak ribut ini orang. Apakah dia bekerja di institusi tertentu? Nah, ini perlu media juga tanggap seperti itu," jelas dia.
Menurut Maruli, ada dua persoalan mengenai UU TNI yang menjadi perdebatan. Pertama, soal revisi tentang umur pensiun. Lalu kedua, adalah jabatan perwira karir di kementerian atau lembaga.
"Orang sudah pada ribut, ada begini-begana, saya saja kemarin baru dapat (rencana revisi UU TNI). Orang ini baru ribut semalaman," jelas dia.
Untuk permasalahan umur tersebut, dirinya menyerahkan hal tersebut kepada kebijakan negara. Sehingga, ia nantinya akan menunggu keputusan terkait masa kerja TNI. Apapun hasilnya, TNI akan 100 persen mengikuti keputusan tersebut.
"Silahkan saja nanti kebijakan negara bagaimana nanti kemampuan keuangan, bagaimana nanti kita diskusi jabatan di ketentaraan dan lain sebagainya, setelah kita menyampaikan DIM (Daftar Inventarisir Masalah) diskusi yang akan dilaksanakan besok," jelas dia.
Dirinya menjelaskan, bahwa TNI tak ikut-ikutan mengambil untung dalam merevisi UU TNI yang ada. Pasalnya, TNI bekerja secara profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis yang ada.
"Hak (suara) kita nggak ada, karena apa, dianggap masih rawan ya itu. Makanya membuat undang-undang kita punya sendiri, bukannya kami pengen enak. Apa enaknya, apa untungnya merevisi undang-undang sendiri di kalangan militer," jelas dia.
Menurutnya, dalam revisi UU TNI semuanya diinisiasi oleh DPR. Dirinya enggan TNI dianggap menjadi kebal hukum lantaran persoalan revisi UU TNI.
"Apakah kami hebat bisa melindungi (diri), kami itu tidak mau misalnya ada anggota penjahat, kita hukum juga, saya jamin. Anggota-anggota ilegal, kita pasti hukum. Jadi ini yang ingin saya sampaikan," jelas dia.