Ogan Komering Ulu, IDN Times - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan ruang kerja kepala dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten OKU, Sumsel pada Rabu (19/3/2025).
Rombongan yang jumlahnya kisaran 15-20 orang mendatangi Kantor Dinas PUPR menggunakan enam unit kendaraan roda empat dan tiba sekitar pukul 11.45 WIB.
Tak hanya itu, KPK juga membawa beberapa ASN di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten OKU untuk diperiksa. Para ASN tersebut antara lain Sekretaris Dinas PUPR Dorojatun, Bendahara Firus Manton, dan Kabid Fajaruddin.
Setelah meninggalkan kantor PUPR OKU, selang beberapa saat kemudian, tim KPK kembali membawa ketiga pejabat tersebut memasuki kantor dinas pekerjaan umum.
Setelah selesai melakukan penggeledahan dan membawa berbagai berkas dalam koper sebagai barang bukti, KPK lantas meninggalkan PUPR tanpa membawa ketiga pejabat tersebut.
Sementara, petugas KPK tak satu pun memberikan keterangan kepada awak media dan satu per satu memasuki mobil yang berjumlah enam unit, lalu meninggalkan halaman kantor PUPR.
Diketahui penggeledahan ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang sebelumnya menyeret sejumlah pejabat daerah dan anggota DPRD setempat. Dari 8 orang yang ditangkap, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam skandal proyek Dinas PUPR OKU tahun anggaran 2024-2025.
Keenam tersangka tersebut yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU Nopriansyah. Kemudian tiga orang anggota DPRD OKU Sumsel, yaitu anggota Komisi III DPRD OKU Ferlan Juliansyah, Ketua Komisi III DPRD OKU M Fahrudin, dan Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati. Sementara dua orang tersangka lagi dari kalangan swasta, yaitu M Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso.