Ogan Ilir, IDN Times - Pemilihan Raya (Pemira) yang mengatur pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM tingkat kampus maupun fakultas di Universitas Sriwijaya (Unsri), diprotes oleh sejumlah mahasiswa.
Wakil Rektor III Unsri, Iwan Stia Budi, disebut-sebut membuat aturan secara sepihak mengenai pedoman Pemira tanpa melibatkan dan menyosialisasikannya kepada mahasiswa.
Hansen Febriansyah selaku Presiden Mahasiswa (Presma) BEM KM Unsri Kabinet Akselerasi Juang, menyesalkan aturan tersebut karena terkesan ada intervensi dari Wakil Rektor III.
"Dalam aturan tersebut, terdapat beberapa problematika seperti panitia pemilihan dan pengawas terdiri atas unsur Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa. Hal ini menujukkan adanya keterlibatan yang besar dari birokrat kampus," ujarnya.
Lalu pembatasan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM. Setiap Fakultas hanya dapat mengirimkan satu orang mahasiswa sebagai Bakal Calon Ketua atau Wakil Ketua BEM Universitas. Tentu saja hal ini membatasi hak mahasiswa yang ingin mencalonkan diri.
"Tak hanya itu, Unsri telah melaksanakan perkuliahan secara luring namun Pemira dilakukan secara online. Ditambah lagi sistem keamanan aplikasi atau web pemungutan suara ini rawan disalahgunakan," tegasnya.
Aturan lainnya yang diduga bermasalah yakni penghitungan suara menggunakan electoral college, yaitu setiap Fakultas hanya dihitung 1 poin. Hal ini tidak berkeadilan karena suara mahasiswa menjadi terbuang.
Kemudian mahasiswa yang dilibatkan sebagai panitia pemilihan dan pengawas, tidak memiliki peran yang sentral untuk memastikan independensi dalam Pemira.
"Kami pun bertanya apa kepentingan Wakil Rektor III Unsri campur tangan mengenai organisasi mahasiswa, terkhusus BEM di tingkat Universitas dan Fakultas. Padahal organisasi mahasiswa lain yang ada di Unsri dapat memilih Ketua Organisasi secara mandiri berdasarkan AD/ART organisasi masing-masing," tegasnya.
BEM KM Unsri pada 17 Februari 2023 kemarin melakukan kegiatan diskusi dan debat terbuka. Mereka mengundang Wakil Rektor III Unsri untuk membahas kontroversi Pemira. Sayangnya, WR III Unsri tidak menghadiri kegiatan tersebut.
"Kami meminta kepada Anis Saggaf selaku Rektor Unsri untuk mengevaluasi kinerja bahkan dicopot karena mengintervensi pesta demokrasi bagi mahasiswa. Selain itu, kami menolak pelaksanaan Pemira dan mengajak mahasiswa Unsri memboikot Pemira apabila tetap dilaksanakan dengan pedoman yang dikeluarkan WR III tersebut," tutupnya.