Ketua KPK Ingatkan Kepala Daerah Tak Memoles Citra dari Dana COVID-19

Firli mengungkapkan, penyalahgunaan bisa dilihat dari pembagian anggaran COVID-19 di wilayah yang menyelenggarakan Pilkada serentak. Beberapa kepala daerah yang berkepentingan untuk maju, mengajukan alokasi anggaran COVID-19 yang cukup tinggi, padahal kasus di wilayahnya sedikit.

Ada lagi kepala daerah yang mengajukan anggaran penanganan COVID-19 yang rendah, padahal kasus di wilayahnya terbilang tinggi. Hal itu terjadi karena dirinya sudah memimpin di periode kedua, sehingga tidak berkepentingan lagi untuk maju.

"Ini jadi perhatian KPK, sebab dana penanggulangan COVID-19 di seluruh Indonesia mencapai Rp695,2 triliun. Baik yang bersumber dari APBN maupun APBD," ujar Firli.

KPK meminta bantuan masyarakat agar terlibat mengawasi proses penanganan COVID-19, mengingat jumlah anggaran yang dialokasikan pemerintah cukup besar. Termasuk penyaluran bantuan sosial (bansos) dan bantuan lainnya.

"Kita ada aplikasi jaga bansos, masyarakat dapat mengakses dan melaporkan langsung upaya-upaya penyelewengan yang dilakukan aparatur pemerintahan. Beberapa laporan sudah ditindaklanjuti," beber dia.

Firli menjelaskan, saat ini lembaga antirasuah tersebut tengah fokus pada empat yakni korupsi bidang bisnis, bidang politik, pelayanan publik, dan korupsi bidang penegakkan hukum. Keempat agenda tersebut menjadi tolak ukur penanganan korupsi di Indonesia.

Dengan pencegahan yang dilakukan, diharapkan semua pihak paham dan bisa mewujudkan berbagai tujuan program pembangunan yang dicanangkan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

"Semua ini bermuara ke peningkatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kalau memang anggarannya cukup, maka segera dilaksanakan," tandas dia.