Kerusakan Jembatan Muara Lawai Dinilai Rugikan Ekonomi Warga
Intinya sih...
Masyarakat sudah sering dirugikan
Beberapa infrastruktur di Sumsel rusak karena angkutan batubara
Pemerintah harus memikirkan aspek penting bagi masyarakat
Palembang, IDN Times - Akses utama penghubung antarwilayah di Sumsel bagian barat terdampak akibat ambruknya Jembatan Muara Lawai, Merapi Timur, Lahat, Sumsel, Minggu (29/6/2025) malam. Kejadian ini membuka luka lama soal konflik kepentingan industri batu bara dan akses publik. Jembatan Muara Lawai tak terpisahkan sebagai infrastruktur utama masyarakat di Lahat dan Muara Enim.
Selama bertahun-tahun, masyarakat di wilayah Merapi Raya mengeluh dampak buruk aktivitas angkutan batu bara. Truk-truk tambang dan angkutan batu bara tak hanya membuat kemacetan, menimbulkan dampak lingkungan, menghambat akses warga menuju fasilitas publik serta kerusakan infrastruktur.
"Hari ini sepanjang yang kita lihat kalau malam hari jalannya dipenuhi truk batu bara termasuk juga siang hari. Sedangkan aktivitas umum masyarakat menggunakan jalan yang sama," ungkap Direktur Perkumpulan Sumsel Bersih, Bonifasius Ferdinandus Bangun kepada IDN Times, Senin (30/6/2025).
1. Masyarakat sudah sering dirugikan
Boni menjelaskan, akses jalan nasional Muara Enim menuju Lahat selama ini menjadi persoalan publik yang serius. Masyarakat sudah sering menyampaikan keluh kesahnya kepada pemerintah, mereka menginginkan jalan umum yang aman sehingga tidak perlu berjalan di ruas jalan yang sama dengan kendaraan bertonase besar.
"Masyarakat sudah sering mendesak pemerintah dan perusahaan untuk membuat jalur khusus batu bara. Kejadian yang merugikan masyarakat seperti ini bukan kejadian pertama, sudah berulang. Beberapa waktu sebelumnya bahkan ada pasien yang ingin berobat namun terkendala kemacetan truk batu bara," jelas dia.
2. Beberapa infrastruktur di Sumsel rusak karena angkutan batu bara
Pada 2024-2025, sejumlah infrastruktur penting di Sumsel rusak akibat aktivitas angkutan tambang batu bara. Selain Jembatan Muara Lawai, ada jembatan Lalan di Musi Banyuasin yang hancur ditabrak oleh tongkang batu bara. Kejadian ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap regulasi angkutan tambang yang seharusnya membatasi waktu operasional dan kapasitas kendaraan. Kondisi seperti ini tidak seharusnya mengorbankan infrastruktur publik dan hak masyarakat atas akses yang aman.
"Seharusnya pemerintah harus tegas dengan aturan terkait angkutan batu bara. Kalau pun boleh melewati jalan publik, truk angkutan batu bara hanya dibatasi di jam tertentu dengan kapasitas yang dibatasi. Selama ini sudah berjalan aturan tersebut tetapi apakah itu sudah dilakukan sesuai regulasi sehingga tidak menjadi kendala bagi publik," jelas dia.
3. Pemerintah harus memikirkan aspek penting bagi masyarakat
Persoalan ini dinilai dapat diatasi jika pemerintah tegas terhadap perusahaan dengan memaksa mereka membuat infrastruktur khusus batu bara. Kalaupun belum ada jalan khusus batu bara, pemerintah juga harus memastikan regulasi angkutan batu bara sesuai analisis dampak lalu lintas (Amdal Lalin).
"Aspek ini harus memastikan aspek sosial, ekonomi dan kepentingan umum," jelas dia.
4. Aktivitas ekonomi masyarakat terganggu
Robohnya jembatan Muara Lawai bukan kejadian yang terjadi tiba-tiba melainkan efek jangka panjang. Selama bertahun-tahun truk angkutan batu bara dengan kapasitas besar melintas hingga menyebabkan jalan dan jembatan di daerah tambang rusak.
"Disisi lain akibat jembatan ambruk tersebut justru aktivitas ekonomi masyarakat terganggu," jelas dia.