Kenaikan 1,5 Persen UMP Sumsel 2024 Tak Bisa Tutupi Kebutuhan Hidup

27 Nov 2023, 13:06 WIB

Demonstrasi buruh di depan kantor Gubernur Sumsel menuntut kenaikan UMP (IDN Times/Rangga Erfizal)

Palembang, IDN Times - Ratusan buruh dari berbagai macam serikat mendatangi Kantor Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Senin (27/11/2023). Mereka menuntut kenaikan upah Minimum Provinsi (UMP) direvisi menjadi 15 persen.

Tuntutan buruh berdasarkan pada inflasi yang semakin tinggi dan kenaikan bahan pangan yang sudah di luar batas. Dengan kenaikan UMP Sumsel 2024 hanya Rp52.000, mereka menilai tak akan bertahan dengan gaji yang hanya naik 1,55 persen.

"Nilai Rp52.000 tidak cukup. Kenaikan bahan pokok saja sudah naik 40 persen. Belum lagi BBM naik 30 persen. Dengan naik hanya 1,55 persen, upah kita sangat jauh dari kebutuhan layak," ungkap Ketua DPC Federasi Serikat Buruh Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka Industri (FSB Nikeuba), Hermawan, Senin (27/11/2023).

1. Sejak awal regulasi tak berpihak buruh

Demonstrasi buruh di depan kantor Gubernur Sumsel menuntut kenaikan UMP (IDN Times/Rangga Erfizal)

Hermawan menerangkan kenaikan upah buruh ini tidak sebanding dengan kenaikan gaji yang diterima ASN sebesar 8 persen. Belum lagi pensiunan naik sebesar 12 persen, sedangkan buruh hanya 1,55 persen. Dirinya menyebut provinsi lain di Indonesia bisa menentukan kenaikan lebih baik dari Sumsel.

"Jangan beralasan karena regulasi, karena regulasi tidak berpihak pada buruh sejak awal memang sudah kita tentang. Upah adalah faktor penting terhadap kebutuhan hidup," jelas dia.

2. Buruh menganggap tak dihargai

Demonstrasi buruh di depan kantor Gubernur Sumsel menuntut kenaikan UMP (IDN Times/Rangga Erfizal)

Senada diungkapkan perwakilan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi), Junaedi. Ia menyebut mereka menolak kenaikan upah karena nilainya kecil dan tidak berpihak pada buruh.

"Pj Gubernur Sumsel baru dilantik tetapi sudah bisa memutuskan UMP yang menjadi hajat orang banyak. Kenaikan itu pun sangat kecil," jelas dia.

Menurutnya, pemerintah tak menganggap buruh sebagai komponen penting dalam kemajuan ekonomi daerah. Keringat buruh baru dinilai dan dihargai ketika pemerintah membutuhkan.

"Mereka tidak merasakan apa yang dialami buruh karena mereka digaji besar. Sementara buruh menghadapi kebutuhan hidup yang semakin mahal. Harga cabai saja sudah tembus Rp120.000," jelas dia.

3. Tuntutan buruh akan dibahas Pemprov Sumsel

Demonstrasi buruh di depan kantor Gubernur Sumsel menuntut kenaikan UMP (IDN Times/Rangga Erfizal)

Asisten III Pemprov Sumsel, Kurniawan, menemui para buruh dan menerima tuntutan buruh secara tertulis. Dirinya mengatakan tuntutan buruh akan disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan mengenai kenaikan UMP Sumsel 2024.

"Saya diminta menerima semua aspirasi dan akan kami sampaikan. Apabila diperlukan akan kami undang perwakilan buruh berapa hari kemudian. Kami usahakan sebelum tanggal 30 November bersama Pj Gubernur," tutup dia.