Kejati Sumsel Diminta Usut Pembangunan Jalan Khusus Batu Bara di Lahat

Rahmat menyayangkan, langkah yang diambil kepala daerah dalam meresmikan proyek jalan hauling tanpa memeriksa kesiapan dan dokumen penunjangnya dinilai telah menabrak berbagai aturan hukum yang ada. Dirinya mendesak, pemerintah daerah segera mengevaluasi kebijakan yang diambil termasuk meresmikan jalan tersebut dengan mengadakan seremoni pada awal bulan lalu.

"Pola lama kembali dipraktikkan. Bangun dulu, urus izin belakangan. Proyek ini jelas berada di kawasan hutan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Ini bentuk pembohongan publik," jelas dia.

Langkah pemerintah membangun jalan khusus batu bara setelah jembatan Muara Lawai roboh justru semakin memperparah kerusakan akibat aktivitas tambang. Selain lingkungan, masyarakat yang paling dirugikan.

"Ini bukan soal kemajuan, tapi kejahatan lingkungan yang disengaja dan dilegitimasi pejabat yang seharusnya melindungi, bukan merusak," jelas dia.

Jaksa Fungsional, Helmi yang menerima massa aksi mengatakan, pihaknya akan mempelajari laporan dari SIRA terkait proyek pembangunan jalan hauling tersebut.

"Segala bentuk laporan dan aspirasi masyarakat tentu akan kami terima dan pelajari. Apa yang disampaikan hari ini akan kami teruskan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku," jelas dia.

Ia juga menegaskan bahwa Kejati Sumsel terbuka terhadap setiap pengaduan terkait dugaan pelanggaran hukum, termasuk masalah lingkungan.

"Kami tegaskan bahwa penegakan hukum tidak pandang bulu. Jika ada bukti pelanggaran hukum, tentu akan diproses sesuai ketentuan," jelas dia.

Terpisah, pengamat lingkungan Elviriadi menegaskan, proyek jalan hauling tanpa AMDAL dan IPPKH otomatis ilegal. Pasalnya AMDAL merupakan syarat mutlak sehingga jika proyek tersebut dibuat tanpa dokumen maka dianggap tidak sah.

"Itu syarat mutlak. Tanpa dokumen tersebut, proyek tidak sah. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jelas mengatur ancaman pidana hingga tiga tahun penjara dan denda Rp3 miliar bagi pelaku usaha yang mengabaikannya," beber Elviriadi.

Elviriadi mendorong pemerintah pusat melalui KLH dan Kementerian ESDM untuk segera turun tangan. Menurutnya, tanggung jawab bukan hanya berada di pihak pengusaha melainkan juga pemerintah yang memberikan izin.

"Evaluasi total dan penegakan hukum harus dilakukan. Jangan biarkan proyek tambang berjalan dengan pola ilegal. Jika dibiarkan, rakyat dan lingkungan yang jadi korban," jelas dia.