Kejari Geledah DLH Banyuasin, Terkait Kasus Pungutan Biaya Uji Lab

Setibanya di kantor DLH, tim penyidik langsung mendatangi ruangan Kepala DLH untuk meminta izin penggeledahan. Setelah itu, tim penyidik kemudian menyebar ke berbagai ruangan yang dianggap penting untuk pencarian barang bukti kasus tersebut.

"Ruangan yang diperiksa meliputi ruangan kepala dinas, ruangan sekretaris dinas, ruangan kepala bidang, ruangan kasubag keuangan, serta ruangan bendahara," jelasnya.

Selain itu, tim juga menggeledah Kantor UPTD Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin.

Proses penggeledahan berlangsung selama beberapa jam, di mana tim penyidik dengan teliti memeriksa setiap sudut ruangan yang dianggap dapat menyimpan bukti-bukti penting.

"Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah berkas dan dokumen yang dianggap relevan dengan penyidikan," ungkapnya.

Sementara itu, Kasi Intel Didi Aditya Rusyanto menambahkan, pengeledahan ini dilakukan terkait kepentingan penyidikan dalam rangka mengungkap perihal dugaan tindak pidana korupsi pemungutan biaya pengambilan uji sampel laboratorium.

"Dugaan tindak pidana korupsi ini berkaitan dengan pemungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya.

Pemungutan biaya yang tidak sah tersebut dilakukan di UPTD Laboratorium DLH Banyuasin selama periode tahun 2015 hingga 2021, yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang signifikan.

"Penyidik Kejari Banyuasin akan terus mendalami temuan ini. Dokumen-dokumen yang telah disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mengungkapkan sejauh mana kerugian negara yang ditimbulkan dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat," tutupnya.

Sementara itu, sampai saat ini pihak DLH Kabupaten Banyuasin belum memberikan pernyataan resmi terkait penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik Keri Banyuasin.