Kasus COVID-19 di Sumsel Menurun dalam 2 Pekan Terakhir

18 Agu 2021, 15:51 WIB

Default Image IDN

Palembang, IDN Times - Kasus COVID-19 di Sumatra Selatan (Sumsel) dalam dua pekan terakhir mengalami penurunan. Penurunan kasus positif ini diklaim karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Kasus COVID-19 di awal Agustus sejak 2-9 Agustus 2021 tercatat ada 4.198 kasus, lalu menurun menjadi 2.750 kasus pada 10-17 Agustus 2021.

"Penurunan kasus cukup membuat lega tenaga kesehatan (nakes). Mereka bisa juga fokus penanganan kasus non COVID-19 yang juga cukup tinggi di Sumsel," ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel, Lesty Nurainy, Rabu (18/8/2021).

1. Status Palembang menjadi zona oranye

ilustrasi Vaksinasi di Palembang (IDN Times/Rangga Erfizal)

Lesty menjelaskan, tidak cuma indikator kasus yang menurun. Bed Occypancy Ratio (BOR) atau keterisian rumah sakit perlahan menurun. Penyebaran kasus COVID-19 yang sebelumnya membuat 12 kabupaten dan kota menjadi zona merah menjadi berubah.

"Jumlah BOR Sumsel yang tadinya 70 persen sudah di angka 44 persen di bawah standar WHO. Tinggal tiga wilayah yang zona merah, bahkan Palembang sudah zona oranye," jelas dia.

2. Kebutuhan oksigen rumah sakit ikut berkurang

Pengisian oksigen tabung ukuran satu kubik di salah satu Gerai di Jalan Jenderal Sudirman Palembang (IDN Times/Rangga Erfizal)

Beberapa indikator lain dapat dilihat dari berkurangnya kebutuhan oksigen cair di rumah sakit. Jika satu bulan kebutuhan oksigen mencapai 30 ton, maka pada bulan ini hanya 20 ton oksigen cair per hari.

"Masyarakat harus tetap taat protokol kesehatan, jangan sampai lalai. Tidak boleh euforia berlebihan dan tetap harus waspada," jelas dia.

3. Penurunan kasus menjadi bahan evaluasi Sumsel

Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya (IDN Times/Humas pemprov Sumsel)

Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya mengatakan, pihaknya masih memantau perkembangan COVID-19. Penurunan kasus dalam dua pekan ini bisa menjadi petunjuk bagi pemda mengevaluasi langkah yang akan diambil, salah satunya melonggarkan kegiatan masyarakat.

"Kami tidak bisa menghentikan kegiatan masyarakat, karena mereka perlu bekerja. Tapi tetap harus sesuai prokes," tutup dia.