Intip Harta Pejabat di 11 Provinsi, Punya 21 Mobil dan Aset di Daerah

LHKPN dinilai tak mencakup seluruh harta pejabat. Feri mengungkapkan, kebanyakan pejabat memanipulasi harta dengan menaruh harta kekayaannya ke istri, anak, maupun orang lain.

Dalam LHKPN milik Gubernur Sumsel, Herman Deru, misalnya. Ia melaporkan sejumlah tanah dan bangunan di wilayah Palembang dan OKU Timur senilai Rp26,5 Miliar. Lalu kendaraan Land Cruiser tahun 1995 senilai Rp202 juta. Selanjutnya harta bergerak senilai Rp4,3 Miliar, kas senilai Rp9,2 Miliar.

Dibanding dengan laporan LHKPN tahun 2018 saat pertama menjabat kepala daerah, harta kekayaan Deru mengalami peningkatan sebanyak 16,21 persen dari Rp34,7 Miliar menjadi Rp40,4 Miliar.

"Bohong kalau kekayaannya hanya naik sekitar Rp2 miliar dalam setahun. Banyak harta lain yang tidak tercatat," jelas dia.

Namun Deru menegaskan harta kekayaannya selama ini dihasilkan saat menjadi pengusaha. Kekayaannya bisa meningkat drastis akibat naiknya nilai aset seperti tanah dan bangunan hingga investasi lain. Selain itu, dirinya mengklaim enggan hidup bermewah-mewahan.

"Saya saja menghindari gaya hidup bermewah-mewahan atau hedon. Menggunakan cincin (emas) saja tidak," jelas Deru.

Kenaikan harta lainnya terjadi pada Wagub Sumsel Mawardi Yahya sebesar 141 persen dalam empat tahun terakhir. Saat baru menjabat sebagai Wagub Sumsel pada 2018 silam, Mawardi melaporkan kekayaan ke LHKPN senilai Rp14,9 Miliar. Namun di laporan LHKPN pada 2021, jumlah kekayaan Mawardi naik sekitar Rp21 Miliar dengan total keseluruhan harta Rp36 Miliar.

Bupati Muratara, Devi Suhartoni, masih menjadi pejabat dengan nilai kekayaan tertinggi di Sumsel. LHKPN 2021 mencatat, Devi memiliki kekayaan Rp50,9 Miliar setelah mengalami penurunan jumlah kekayaan dari 2020 mencapai Rp58,2 Miliar. Kekayaan Devi berupa aset tanah dan bangunan yang tersebar di Balikpapan, DKI Jakarta, Mataram, dan Badung.

"Para pejabat kerap memiliki usaha yang tidak pernah dilaporkan. Mereka memiliki perusahaan yang mendapat suntikan dana. Tidak ada pengawasan lebih lanjut soal harta yang tidak dilaporkan," ungkap Feri.

Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, menjadi sorotan publik setelah memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Eko akhirnya dicopot dari jabatan dan bakal mendapat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Eko Darmanto diketahui menjabat sebagai Kepala Bea Cukai Yogyakarta sejak April 2022, atau belum genap satu tahun. Sebelumnya, Eko Darmanto menjabat sebagai Kepala Bea Cukai Purwakarta, Jawa Barat (Jabar).

Merujuk LHKPN yang dipublikasikan melalui laman resmi KPK, tanggal penyampaian Eko menunjukkan pada 15 Februari 2022 dengan jenis laporan periodik 2021. Jabatan Eko sebagai Kepala Kantor dengan total harta kekayaan Rp6,7 miliar.

Saat perkenalannya sebagai Kepala Bea Cukai Yogyakarta pada 25 April 2022 lalu, Eko Darmanto memberikan arahan dan berpesan kepada seluruh pejabat atau pegawai Bea Cukai Yogyakarta, agar selalu menjaga integritas dan menjalankan tugas pokok serta fungsi sebagaimana yang ada. Kini Eko Darmanto sendiri terancam dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bea Cukai Yogyakarta karena gaya hidup mewahnya.

Sebelum Eko Darmanto, pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang juga ayah dari Mario Dandy, dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberi klarifikasi terkait kekayaan Rp58 miliar yang dia miliki.

Harta Rafael Alun Trisambodo (RAT), eks Kepala Bagian Umum Kanwil Dirjen Pajak Jakarta (DJP) Selatan II, bikin kaget masyarakat. Sebab di posisi terakhir dia sebagai pejabat eselon III mengantongi kekayaan Rp56,1 miliar.

Kekayaan tersebut berdasarkan yang dia sampaikan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2021. Harta Rafael menjadi sorotan setelah sang anak, Mario Dandy Satrio kedapatan menganiaya remaja, Cristalino David Ozora hingga koma.

Dalam LHKPN yang dilaporkan pada 24 Juni 2011, Rafael tercatat memiliki harta sebesar Rp20 miliar, tepatnya Rp20.497.573.907. Kala itu dia menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan Dan Penagihan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I.

Harta Rafael kemudian melonjak dari Rp21.458.134.500 yang dilaporkan pada 25 Januari 2013, menjadi Rp35.289.517.034 berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 22 Januari 2015.

Lonjakan signifikan terjadi pada harta dalam bentuk tanah dan bangunan (harta tidak bergerak), yakni dari Rp17.718.251.000 menjadi Rp31.066.593.000 hanya dalam 2 tahun saja. Namun, tidak ada penambahan jumlah harta tidak bergerak ini. Jadi, nilainya saja yang berubah.

Sedangkan kendaraan ada tambahan 1 unit mobil Toyota Kijang Innova senilai Rp200 juta. Dalam laporan ini, Rafael masih berstatus sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan Dan Penagihan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I.

Hartanya kembali bertambah menjadi Rp39.341.531.026 berdasarkan yang dilaporkan pada 12 Oktober 2015. Saat itu dia menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo. Rafael kembali mencatatkan peningkatan kekayaan menjadi Rp39.887.638.455 berdasarkan LHKPN yang dilaporkan 28 September 2016 sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua.

Harta dia bertambah lagi berdasarkan laporan LHKPN 31 Desember 2017 saat menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua, yakni Rp41.419.639.881.

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mempunyai harta kekayaan sekitar Rp26 miliar. Laporan harta kekayaan tersebut naik sekitar Rp700 juta sejak 2021. Hal tersebut diketahui dari LHKPN pada 2022.

Harta kekayaan Gibran yang terlapor sebesar Rp26 miliar. Harta tersebut mencakup tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas dan setara kas, serta harta lainnya. Namun Gibran masih mempunyai utang sebesar Rp551 juta, dari jumlah utang pada tahun sebelumnya sebesar Rp723 juta.

Gibran mengakui utangnya itu berasal dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Sumber, Solo. Kendati demikian, jumlah utang tersebut berkurang dari tahun sebelumnya.

"KPR dua rumah di Sumber, Solo. Yang di Sumber itu, kan ada alamatnya semua, ceken nek ora percoyo (cek saja kalau gak percaya)," ujarnya, Kamis (2/3/2023).

Gibran mengatakan, rumah tersebut dalam tahap angsuran hingga lima tahun ke depan. Ia membeli rumah tersebut sebelum dirinya menikah.

"KPR sudah berjalan sekitar 15 tahun ya. Angsuran per bulan Rp10 juta. Ojo dibandingke karo gajiku ya, tak bayar nganggo duitku dewe, ora nganggo gaji seko Pemkot Solo (jangan disandingkan dengan gajiku ya, saya bayar pakai uang sendiri, gak pakai gaji Pemkot)," akunya.

Jika Gibran memiliki utang, Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi. Selama menjadi Gubernur, Edy memang terpantau biasa saja. Dia tidak pernah terlihat pamer kemewahan.

Dalam laman e-LHKPN yang dilaporkan pada 31 Desember 2021, dia memiliki kekayaan Rp16 miliar. Edy memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp13 miliar yang tersebar di Deli Serdang, Kabupaten Kampar, Kota Bogor, Kota Medan, dan Kota Binjai.

Edy tidak memiliki harta yang berbentuk alat transportasi dan mesin. Sementara harta bergerak lainnya yang dimiliki Edy seharga Rp193 juta. Ia juga tercatat tidak memiliki surat berharga dan utang, namun memiliki kas sebesar Rp3 miliar.

Dibanding laporan tahun sebelumnya, harta Edy memang naik sekitar Rp1 miliar. Pada pelaporan 2020 kekayaan Edy tercatat sebesar Rp15,3 miliar. Namun semenjak menjadi Gubernur, harta Edy justru menurun. Pada laporan 2018, Edy tercatat memiliki harta Rp23,6 miliar.

Edy sempat mengungkapkan soal hartanya yang menurun itu. Kata dia, hartanya banyak dipergunakan untuk kebutuhan hidup dan keluarga. Bahkan Edy mengaku tidak punya pemasukan selain menjadi Gubernur yang bergaji Rp9 juta tiap bulan.

Wali Kota (Wako) Bandar Lampung, Eva Dwiana, memiliki harta kekayaan berjumlah miliaran Rupiah. Eva menguasai harta senilai Rp16,3 miliar dan mempunyai utang Rp5 miliar, sehingga kekayaan bersih sang Wako terhitung Rp11,3 miliar.

Kekayaan terbesar istri mantan Wako Bandar Lampung dua periode, Herman HN, bersumber dari 13 bidang tanah dan bangunan masing-masing berada di Kota Bandar Lampung, Tulang Bawang, Lampung Selatan, hingga Jakarta Pusat senilai Rp12,6 miliar.

Eva juga mencatatkan alat transportasi berupa kendaraan jenis mobil mencapai 21 unit atau setara Rp3 miliar. Mobilnya beragam mulai dari 2 unit Toyota Camry 2010 dan 2005, Toyota Alphard 2010 dan 2007, Toyota Minibus 2004, Nissan Patrol 2003, Hyundai H-1 2.4AT 2011, Toyota NAV 1 2013, dan Toyota Innova J 2013.

Kemudian Toyota Mini Bus 2013, Toyota Hiace 2012, Toyota Hilux Ambulance 2013, Mitsubishi L300 2012, Suzuki APV 2012, Toyota Dina Long 2004, Toyota Hilux Double Cab 2011, lalu Toyota Dyna Short 2001, Mercy E 280 2008, Toyota Land Cruiser 2009, Toyota Minibus 2005, dan Toyota Minibus 2005.

Selama menjabat orang nomor wahid di Kota Tapis Berseri, Eva terpantau baru sekali melaporkan harta kekayaan, tepatnya di 21 Maret 2022 atau periodik 2021.

Berbeda halnya dengan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, harta kekayaan yang tercatat hingga 22 Maret 2022 atau peruntukkan periodik 2021, pria kelahiran 17 Juni 1956 ini memiliki total harta kekayaan bersih Rp22,6 miliar. Jumlah itu sudah dipotong utang Rp14.891.336.

Kekayaan tersebar Arinal disumbang dari kas dan setara kas mencapai Rp14,7 miliar, disusul 2 bidang tanah serta 4 tanah dan bangunan tersebar di wilayah Kota Bandar Lampung, Tangerang, Bogor, dan Sleman senilai Rp7 miliar.

Sang Gubernur memiliki kekayaan dari tiga unit kendaraan seharga Rp494.627.000. Rinciannya, Toyota Minibus 2008 Rp 159.627.000, Toyota Camry 2013 Rp225 juta, dan Honda BRV 2016 Rp110 juta. Kemudian harta bergerak lainnya setara Rp320.186.200.

Selama menjabat sebagai orang nomor satu di provinsi berjuluk Sai Bumi Jurai sejak 2019, Arinal terbilang aktif melaporkan harta kekayaan di e-LHKPN dan terpantau mengalami peningkatan kekayaan sekitar Rp4,5 miliar. Ketua DPD Partai Golkar Lampung ini di 2019 terhitung memiliki kekayaan Rp18.097.215.34, pada 2020 sebesar Rp20.214.917.69, dan pada 2021 mencapai Rp22.600.702.57.

Kekayaan orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), Khofifah Indar Parawansa, mencapai Rp24,7 miliar pada periode 2021. Rinciannya, tanah dan bangunan Rp17,9 miliar. Tanah dan bangunan milik Khofifah tersebar di Makassar, Palu, Donggala, Takalar, Gowa, Sidoarjo, Jakarta, dan Surabaya.

Kemudian alat transportasi atau mesin seharga Rp835.000.000. Meliputi dua kendaraan Toyota Innova tahun 2016 dan Toyota Alphard tahun 2018. Ada juga harta bergerak lainnya Rp602.000.000. Lebih lanjut, Khofifah melaporkan kasnya sebesar Rp5.425.723.966.

Berbeda halnya dengan harta kekayaan Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Emil Elestianto Dardak. Ia melaporkan harta sebesar Rp9,8 miliar periode 2021. Harta kekayaan mantan Bupati Trenggalek ini didominasi tanah dan bangunan sebesar Rp6,8 miliar.

Suami Arumi Bachsin hanya melaporkan satu alat transportasi dan mesin berupa mobil Toyota Innova 2014 seharga Rp150.000.000. Kemudian kas yang dilaporkan sejumlah Rp2.414.162.574.

Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, tercatat memiliki total kekayaan senilai Rp15 miliar. Mayoritas kekayaannya berasal dari kas dan setara kas dengan total Rp9,3 miliar, dan yang kedua berupa tanah dan bangunan senilai Rp5 miliar.

Tak jauh berbeda dengna Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, yang memiliki harta kekayaan sebesar Rp15 miliar pada periodik 2021. Harta kekayaan yang dilaporkan ke LHKPN itu tercatat berasal dari 6 tanah dan bangunan, 2 mobil alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas. Dalam LHKPN itu, Zaki juga memiliki utang sebesar Rp615.396.968.

Wali Kota (Wako) Tangerang, Arief Rachadiono Wismansyah, bisa dikatakan pejabat yang memiliki harta kekayaan lebih banyak di Tangerang Raya. Dalam LHKPN yang disampaikan 23 Maret 2022 periodik 2021, Arief melaporkan harta kekayaan sebesar Rp25,4 miliar.

Harta yang dilaporkan itu berasal dari sembilan tanah dan bangunan, sembilan alat transportasi dan mesin, harta bergerak, surat berharga, kas dan setara kas, dan harta lainnya. Dalam laporan tersebut, Arief tak memiliki utang.

Sementara Wako Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, melaporkan total kekayaan Rp2 miliar lebih. Benyamin Davnie sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif mengaku, sudah melaporkan harta kekayaannya hingga saat ini.

Dari perbandingan tiga kepala daerah di Tangerang Raya itu, Arief memiliki harta terbanyak, yakni Rp25 miliar lebih. Sementara kepala daerah dengan harta paling sedikit adalah Benyamin. “Ya segitu-gitunya, mau gimana atuh. Segitu-gitunya, ya begitu adanya,” kata Benyamin.

Menjadi pejabat daerah atau negara tak melulu memiliki harta dan kekayaan banyak, apalagi menerapkan pola hidup hedon. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Asli Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, bisa dijadikan contoh positif.

Pejabat eselon 2 yang memimpin instansi "basah" oleh sebagian kalangan ini melaporkan harta dan kekayaan ke LHKPN sebanyak Rp1 miliar, terdiri harta bergerak dan tidak bergerak. Bagi ukuran seorang pejabat yang sudah puluhan tahun berdinas di Pemkot Banjarmasin, gaya hidupnya sejak dulu hingga sekarang jauh dari kata mewah. 

 "Harta kekayaan saya ada semiliar lebih, itu berupa 3 lahan tanah, 3 rumah, 3 sepeda motor, dan sejumlah uang tunai. Saya belum memiliki mobil pribadi," katanya kepada IDN Times.

Rekannya, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Ikhrom Muftezar (40), dikenal sederhana oleh sesama ASN. Kepala Satuan Kerja Kerangkat Daerah (SKPD) Banjarmasin yang gemar olahraga lari dan bersepeda saat liburan ini, mengaku punya bisnis jasa travel yang cukup menguntungkan. 

Meskipun itu, ia tak pernah pamer atas hasil usaha dan gajinya sebagai ASN. Sebagian muslim, ia mengaku telah banyak diajarkan tentang kesederhanaan dalam hidup. "Saya punya mobil dari hasil kredit, punya usaha travel," ucapnya.

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu belajar bertanggung jawab dengan melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN.

Ganjar saat Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di BPSDMD Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (28/2/2023), menyinggung perihal ASN yang baru saja menjadi perbincangan banyak orang karena mempunyai harta kekayaan yang fantastis. 

Persoalan itu membuka fakta tentang LHKPN milik ASN yang menjadi perbincangan publik. Mulai belum dilaporkannya aset, atau belum mengisi secara detail kekayaan dan sebagainya. Bahkan ia membahas kasus yang terjadi di Kabupaten Pemalang belum lama ini. Dalam kasus itu, Bupati Pemalang dan sejumlah pejabat lain ditangkap tangan KPK karena jual beli jabatan.

"Pasti rata-rata tidak mengaku, tapi hari ini kurang lebih ada 11 orang yang jadi tersangka di Pemalang. Itu untuk pembelajaran, bukan kami mengolok-olok. Kami sampaikan kepada mereka agar itu tidak terulang," cetusnya.

Ganjar sendiri melaporkan harta dan kekayaan sebesar Rp11,7 miliar atau tepatnya Rp11.775.068.380. Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan di beberapa tempat yang totalnya adalah Rp2.625.827.000 dan juga kendaraan serta harta lainnya.

Masing-masing harta Ganjar berupa Tanah dan Bangunan Bogor senilai Rp665.827.000 dan Rp615.000.000, di Purbalingga masing-masing senilai Rp47.000.000, Rp147.000.000, dan Rp68.000.000. Kemudian ada pula tanah dan bangunan di Purbalingga seluas 658 m2/56 m2 dengan nilai Rp63.000.000. Termasuk tanah adn bangunan di Sleman masing-masing Rp510.000.000 dan Rp510.000.000.

Selain tanah dan bangunan, Ganjar Pranowo memiliki empat buah mobil yakni Nissan Teana Minibus 2013, Mitsubishi Pajero Sport 2018, Toyota Crown 2008, dan mobil Hyundai IONIQ EV Signature AT 2021. Ganjar juga melaporkan harta kekayaan berupa dua buah sepeda motor yaitu Viar Scooter 2018 dan Kawasaki ER-6N senilai Rp65.000.000.

Sementara untuk harta bergerak lainnya di dalam LHKPN, Ganjar memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp705.861.750 serta kas dan setara kas senilai Rp 6.823.379.630. Dalam laporan tersebut Ganjar disebutkan tidak memiliki utang.

Jumlah harta kekayaan Gubernur dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) cukup timpang. Berdasarkan LHKPN, harta kekayaan Wakil Gubernur (Wagub) Sitti Rohmi Djalilah mencapai Rp32,8 miliar, sedangkan Gubernur Zulkieflimansyah tercatat memiliki Rp6,45 miliar.

Harta kekayaan Rohmi berupa tanah dan bangunan senilai Rp27 miliar, harta bergerak lainnya senilai Rp315 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp667,7 juta. Rohmi juga memiliki harta lain yang tidak dirincikan dengan total sebanyak Rp5 miliar.

Sebenarnya, total harta kekayaan Rohmi sebesar Rp33,6 miliar namun dikurangi oleh utang sebesar Rp800 juta, sehingga total harta kekayaannya sebesar Rp32,8 miliar. 

Sedangkan harta dan kekayaan Zulkieflimansyah yang dilaporkan terdiri tanah dan bangunan senilai Rp5,6 miliar, alat transportasi mesin Rp385 juta, dan harta bergerak senilai Rp39 juta. Ada juga kas setara kas senilai Rp429 juta.

Hal sama juga dialami antara Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. I Wayan Koster tercatat pada LHKPN memiliki total kekayaan mencapai Rp7,9 miliar, sedangkan Tjok Oka Artha Sukawati atau Cok Ace melaporkan total kekayaannya mencapai Rp31 miliar.

Nilai kekayaan Koster sebagian besar berasal dari tanah dan bangunan dengan nilai total Rp7,4 miliar. Diketahui, Koster memiliki tanah dan bangunan di beberapa daerah Bali, seperti di kampung halamannya Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan. Nilai tanah dan bangunan paling mahal milik Koster terletak di Jakarta Barat senilai Rp1,2 miliar.

Koster juga melaporkan memiliki Toyota Avanza dan Toyota Fortuner dengan nilai total Rp397 miliar. Cok Ace melaporkan tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp25,5 miliar, termasuk di antaranya tanah dan bangunan di Australia senilai Rp4,99 miliar. Sementara untuk alat transportasi dan mesin yang dimiliki Cok Ace mencapai Rp4 miliar.

Berbeda halnya dengan Jawa Barat (Jabar). Harta kekayaan yang dilaporkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Koswara Hanafi, lebih tinggi ketimbang Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum yang memiliki kekayaan mencapai Rp9,75 miliar.

Koswara memilki tanah dan bangunan dengan total mencapai Rp10,442 miliar. Kepemilikian tanahnya menyebar di berbagai daerah mulai dari Bekasi, Garut, Bandung, hingga Bogor. Di semua daerah ini, Koswara mempunyai tanah dan bangunan mencapai 54.

Namun Koswara tidak memasukan alat transportasi dan mesin. Kemudian terdapat harga bergerak lainnya mencapai Rp151 juta, kas dan setara kas Rp513 juta, serta tidak ada utang.

Sedangkan Uu mempunyai 11 tanah dan bangunan semuanya ada di Tasikmalaya dengan nominal Rp8,54 miliar. Kemudian dia punya sembilan kendaraan dengan total saat diuangkan mencapai Rp632 juta. Uu memiliki harta bergera Rp275 juta serta kas dan setara kas Rp308 juta.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil memiliki harta kekayaan mencapai Rp21,89 miliar. Kekayaannya naik dibandingkan saat dia awal menjabat pada 2018 sebesar Rp15 miliar.

Kekayaannya paling banyak di tanah dan bangunan mencapai Rp19 miliar. Emil memiliki 23 tanah dan bangunan tersebar di Jakarta, Bandung, dan Gianyar. Dia juga punya kendaraan baik mobil dan motor dengan total Rp509 juta, harta bergerak Rp367 juta, surat berharga Rp720 juta, kas dan setara kas Rp4,34 miliar, dan harta lainnya Rp388 juta. Namun Emil melaporkan punya utang Rp3,94 miliar.

Artikel kolaborasi ditulis oleh Rangga Erfizal (Sumsel), Herlambang Jati Kusumo (Jogja), Larasati Rey (Jateng), Prayugo Utomo (Sumut), Tama Wiguna (Lampung), Ardiansyah Fajar (Jatim), Muhammad Iqbal (Banten), Hamdani (Kaltim), Linggauni (NTB), Wayan Antara (Bali), Debbie sutrisno (Jabar).