Ini Kata Akademisi UIN RF Soal Ramai Protes Pemerintahan Baru
- Pengamat sosial menilai protes terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran adalah wajar karena ekspektasi masyarakat yang tinggi.
- Masyarakat terbelah dalam merespon kebijakan pemerintahan baru, khususnya terkait efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan.
- Program pemerintah dinilai harus lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan mengarahkan transisi dari pemerintahan lama ke baru.
Palembang, IDN Times - Pengamat Sosial Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Abdullah Idi menilai ramainya aktivitas protes Indonesia Gelap terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan hal yang wajar. Hal ini terjadi karena besarnya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan baru namun justru memicu keresahan baru dari masyarakat luas.
"Masyarakat memiliki harapan besar terhadap Prabowo, terutama dalam membawa perubahan positif. Namun, dalam praktiknya, pemerintahan selalu dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak mudah," ungkap Abdullah Idi, Rabu (19/2/2025).
1. Efisiensi 2 sektor vital mempengaruhi protes masyarakat
Abdullah Idi menilai, pendapat masyarakat mengenai pemerintahan baru terbelah dalam merespon kebijakan 100 hari kerja yang dilalui. Ada yang mendukung dan ada yang menilai kebijakan yang dikeluarkan banyak merugikan masyarakat.
Hal ini wajar terjadi di tengah iklim demokrasi di Indonesia namun harus menjadi catatan pemerintahan baru untuk merespon kritikan dengan pembenahan kebijakan yang dikeluarkan. Dua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal efisiensi anggaran dalam dunia pendidikan dan kesehatan dinilai mempengaruhui respon yang terjadi akhir-akhir ini.
"Dua sektor ini sangat vital bagi kehidupan rakyat. Seharusnya pemerintah tidak memangkasnya, karena akan berdampak besar bagi masyarakat luas. Pendidikan dan kesehatan seharusnya diprioritaskan dan tidak boleh terganggu, karena keduanya berperan penting dalam menentukan masa depan bangsa," jelas dia.
Menurutnya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah memilik dampak luas bagi kondisi ekonomi yang lebih luas. Hal ini harus direspon dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat bukan memunggungi realita yang terjadi.
"Beban ekonomi masyarakat semakin berat. Pemerintah harus segera merespons kritik ini dengan solusi nyata, bukan hanya retorika," jelas dia.
2. Setiap kebijakan tidak seharusnya dipaksakan di seluruh wilayah
Idi pun menyampaikan kritikan terhadap program yang telah berjalan pasca Prabowo-Gibran dilantik November 2024 silam. Menurutnya, kebijakan pemerintah tak harus Jakarta sentris yang memaksakan seluruh program berjalan di setiap daerah.
"Pemerintah seharusnya mendengar kebutuhan setiap wilayah. Misalnya, ada daerah yang lebih membutuhkan sekolah gratis ketimbang program makan gratis (MBG). Harus ada evaluasi mendalam terkait efektivitas setiap program," jelas dia.
Menurutnya, beberapa program yang disusun pusat memiliki tujuan baik untuk merespon kondisi dan dinamika untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Hanya saja, perlu upaya lebih jauh untuk mempertimbangkan setiap dampak yang ada.
"Pemimpin harus peka terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak hanya menjalankan program tanpa mempertimbangkan dampaknya secara langsung," jelas dia.
3. Prabowo-Gibran hadapi tantangan transisi pemerintahan
Abdullah Idi juga menyebutkan tantangan Prabowo-Gibran saat ini adalah mengarahkan transisi pemerintahan lama menuju pemerintahan baru. Kondisi ini menyebabkan banyak kebijakan ideal sulit diimplementasikan.
"Masyarakat tentu mempertanyakan alasan pemotongan anggaran, terutama jika di saat yang sama ada program besar seperti MBG. Ini memunculkan pertanyaan, siapa sebenarnya yang menganggarkan dan bagaimana skema pendanaannya," jelas dia.
