Palembang, IDN Times - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) menghapus honorer pada 2023 mendatang. Namun Kemenpan RB mengizinkan pemerintah Daerah (Pemda) tetap merekrut honorer selama gaji dan tunjangan dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang masih membutuhkan tenaga honorer di lingkungan Seketariat Daerah (Setda), sebagai upaya optimalisasi kinerja pegawai berjalan maksimal.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumber Daya Manusia (BKDSDM) Palembang, Reza Pahlevi mengatakan, pihaknya sempat bimbang terkait penghapusan pegawai honorer di level daerah.
"Ada sekitar 4.000 honor di Pemkot ini. Kita berharap tidak ada penghapusan, karena, Pemkot sendiri butuh honor. Selama ini mereka sangat membantu tugas-tugas di Pemkot," kata dia, Kamis (20/1/2022).
Pemkot Palembang sempat menunggu kejelasan terkait penghapusan honorer tahun 2023, jika aturan itu ditetapkan hingga level kabupaten, kota, maupun provinsi.
"Sampai saat ini kami belum menerima aturan tertulis akan dihapusnya pegawai honorer," timpalnya.
Seketaris Daerah (Sekda) Palembang Ratu Dewa mengaku, Pemkot bakal mengkaji ulang jika tenaga honorer benar-benar dihapuskan. Apa lagi harus ada penyesuaian rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Karena ini pengaruhnya ke non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) juga, mengingat dana yang akan dikeluarkan menggunakan APBD dalam merekrut dan membiayai PPPK di Pemkot Palembang," jelas dia.
Sementara bagi seorang honorer di lingkungan Setda Palembang yang enggan menyebutkan identitasnya, mengaku galau jika suatu saat ada penghapusan status pegawai honorer di daerah.
"Jangan sampai dihapus, karena mata pencarian kami hanya di sini. Kalau kami dipecat semua, mau kerja ke mana lagi. Umur sekarang sudah tidak muda," ungkap pegawai yang sudah 12 tahun sebagai honorer ini.