Gubernur Sumsel Sepakat Harga BBM Subsidi Naik

01 Sep 2022, 08:23 WIB

Gubernur Sumsel Herman Deru (IDN Times/Tangga Erfizal)

Palembang, IDN Times - Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar membuat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Sumatra Selatan (Sumsel), mengadakan rapat koordinasi bersama, Rabu (31/8/2022). Berbagai langkah disiapkan untuk mengantisipasi penimbunan hingga panic buying.

"Panic baying itu sudah biasa saat ada kenaikan. Pemda bersama Forkompinda ingin menyosialisasikan ke masyarakat bahwa kebijakan subsidi banyak tidak tepat sasaran," ungkap Gubernur SUmsel, Herman Deru, Rabu (31/8/2022).

1. Uang subsidi bisa dialihkan ke pembangunan

Ilustrasi pengisian BBM di SPBU. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Deru menjelaskan, pengurangan subsidi BBM dianggap sudah tepat. Selama ini, subsidi dianggap tidak tepat sasaran lantaran kurangnya pengawasan penggunaan BBM subsidi. Dengan pengurangan subsidi ini, diharapkan ke depannya pemerintah tidak lagi terbebani.

"Kita ingin pencabutan subsidi ini mendorong keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga, agar ke depannya pembangunan berjalan lancar," ujar dia.

2. Banyak mobil mewah nikmati BBM subsidi

Ilustrasi pengisian BBM di SPBU Pertamina. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Deru menyebut pencabutan subsidi BBM juga terjadi akibat keuangan negara yang terbatas. Setelah menghadapi pandemik, negara menghadapi situasi global yang tidak menentu akibat konflik di berbagai belahan dunia.

Deru mengamini apa yang dilontarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beberapa waktu lalu, terkait BBM subsidi tak tepat sasaran dan dinikmati orang kaya. Menurutnya, langkah ini harus menjadi gebrakan untuk mengubah alur subsidi dari barang ke perorangan.

"Selama ini yang disubsidi BBM. Siapa saja bisa menikmatinya, jadi yang beli tidak tepat. Ini jadi momen untuk mengubah subsidi dari barang ke perorangan agar lebih tepat sasaran," jelas dia.

Deru menegaskan, berbagai pengawasan sudah dilakukan daerah untuk membantu pemerintah pusat mengatur BBM subsidi. Pihaknya melarang setiap kendaraan pengangkut hasil tambang dan perkebunan di wilayah Sumsel yang membeli BBM subsidi.

"Mobil-mobil mewah masih pakai BBM subsidi, harus kita berikan sanksi moril," jelas dia.

3. Kapolda Sumsel pastikan pengamanan unjuk rasa dan penimbunan BBM

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Toni Harmanto dan Wakapolda Sumsel, Brigjen Pol Rudi (IDN Times/Humas Polda Sumsel)

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Toni Hermanto menyebutkan, pihaknya melakukan koordinasi beberapa ancaman akibat kenaikan BBM bersubsidi. Mulai dari penimbunan hingga aksi demonstrasi yang menentang kenaikan harga.

"Kita akan lihat pemetaan post mana perlu dipantau untuk mengantisipasi penimbunan. Ada juga antisipasi unjuk rasa, sudah kita rancang sebelum dan sesudah diumumkan kenaikan harga," tutup dia.