Palembang, IDN Times - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Herman Deru, menuturkan permasalahan infrastruktur jalan tidak semua tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov). Pemerintahan tingkat pusat hingga kabupaten dan kota termasuk pihak swasta, memiliki tanggung jawab masing-masing untuk mengatasi permasalahan tersebut.
"Perlu juga kita meliterasi masyarakat jalan itu ada lima kriteriannya. Jadi bisa dilihat terlebih dahulu status jalannya," ungkap Deru, Selasa (9/5/2023).
Deru menuturkan, Pemprov tidak lepas tangan begitu saja ketika daerah kesulitan memperbaiki fasilitas publik. Pemprov Sumsel melalui dana Bantuan Gubernur Khusus (Bangubsus) akan dikucurkan ke pos anggaran infrastruktur daerah, baik yang diajukan Pemda maupun diminta masyarakat.
"Ada lima kriteria jalan. Mulai dari Jalan Nasional kewenangannya di bawah Kementerian PUPR, ada jalan provinsi kewenangan di Pemprov, ada juga jalan kabupaten dan kota. Selanjutnya ada jalan desa dan jalan khusus," jelas dia.
Menurutnya setiap kriteria itu memiliki penanggung jawab masing-masing. Deru mencontohkan jalan khusus yang berada di wilayah perkebunan, pertanian, hingga pertambangan. Jalan itu menjadi tanggung jawab perusahaan yang terlibat di dalamnya.
Menurutnya, kejelasan tanggung jawab itu memudahkan koordinasi dalam perbaikan ketika ada jalan yang rusak, sehingga tidak ada lempar dalam menunaikan kewajiban.
"Sumsel juga ada jalan non status panjangnya mencapai 4.000 kilometer yang telah kita ajukan ke Bappenas bekas transmigrasi," ungkap dia.
Jalan eks transmigrasi merupakan kewenangan pusat kala itu. Namun setelah era transmigrasi, jalan-jalan itu diambil alih pemkab dan sebagian lagi belum jelas statusnya.
"Jalan transmigrasi itu dibangun kementerian kala itu. Jalannya menghubungkan unit ke unit, unit ke blok, blok ke blok, dan blok ke satuan pemukiman. Jalan blok dan unit sejauh inu sudah ditangani Pemkab di beberapa wilayah transmigrasi," tutup dia.