Palembang, IDN Times - Sumatra Selatan (Sumsel) sedang menyusun skema pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, yang akan berlaku mulai 6 April hingga 19 April nanti. Skemanya tidak akan berbeda jauh dari Pulau Jawa dan Bali.
"Kita akan ambil contoh PPKM Mikro yang telah dilakukan di Jawa dan Bali. Yang baik-baiknya kita ambil, yang gak cocok dengan budaya kita tidak diambil," ungkap Gubernur Sumsel, Herman Deru.
Sesuai aturan, PPKM Mikro dilakukan di tingkat RT/RW hingga kelurahan yang memiliki status zona sebaran kasus tinggi. Menurut Deru, pembatasan dalam lingkup lebih kecil tidak akan menyurutkan ekonomi Sumsel yang perlahan bangkit.
"PPKM Mikro ini saya yang bikin, kita buat sesuai keinginan kita yang tidak menghambat ekonomi," ujar dia.
Deru mengaku bersyukur masuk ke dalam 20 provinsi yang menerapkan PPKM Mikro. Menurutnya, aturan tersebut bisa mengontrol penyebaran virus corona. Pihaknya juga dapat menentukan aturan pembatasan jelan puasa dan lebaran.
"Buka bersama di restoran apakah boleh? Kita lihat teknisnya. Termasuk salat tarawih dan salat id, kita sedang susun prokes dan aturannya," jelas Deru.
Pemerintah pusat menunjuk Sumsel masuk wilayah PPKM Mikro, Senin (5/4/2021) lalu. Beberapa pertimbangan diambil karena Sumsel memiliki positivity rate (angka penambahan kasus) dan fatality rate (angka kematian) yang tinggi.
Tercatat angka kematian Sumsel sejauh ini menyentuh 4,75 persen di atas nasional yang mencapai 2,7 persen. Sedangkan kasus positif di Sumsel mencapai 28,58 persen, lebih tinggi dibanding nasional yang mencapai 17,82 persen. Angka tersebut meningkat dari Maret lalu yang mencapai 27 persen.
"PPKM Mikro ini seharusnya dilakukan sejak lama di Sumsel. Tapi sekarang tinggal kita melakukan sosialisasi mengenai teknisnya, sebab kebijakan ini baru diambil hari ini. Jika tidak berubah, kita akan meniru PPKM Mikro Jawa dan Bali," ungkap Epidemiolog Universitas Sriwijaya (Unsri), Dr Iche Andriyani Liberty.