Gubernur Sumsel Apresiasi Aturan PPKM Level 4 Lebih Fleksibel

25 Agu 2021, 20:11 WIB

Gubernur Sumsel, Herman Deru (IDN Times/istimewa)

Palembang, IDN Times - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru, mengapresiasi langkah pemerintah pusat memperpanjang PPKM Level 4 di Palembang dengan aturan yang lebih fleksibel.

Menurut Deru, aturan PPKM berhasil mencegah penyebaran pandemik. Namun di sisi lain, pemerintah pusat membuat aturan baru yang lebih fleksibel yang dapat disesuaikan dengan penanganan pandemik di Palembang.

"PPKM ini menjadi salah satu cara untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Sehingga laju sebarannya dapat ditekan. Apalagi saat ini aturannya fleksibel, ada aturan yang tidak dilupakan yakni pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan juga sosial," ungkap Deru, Rabu (25/8/2021).

1. Fleksibilitas aturan disesuaikan kebutuhan daerah

Pengunjung mall berdatangan saat aturan mall kembali dibuka (IDN Times/Rangga Erfizal)

Deru menilai, kelonggaran yang diberikan pemerintah pusat membuat aktivitas ekonomi seperti di mal dan kafe kembali dibuka. Hal tersebut secara perlahan akan membangkitkan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Jadi di tengah fleksibilitas aturan tersebut menjadi kerangka acuan bagi pemda menentukan aturan sesuai kebutuhan daerah," jelas dia.

2. Masyarakat diminta patuhi aturan tanpa paksaan

Default Image IDN

Deru pun meminta kepada masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan (prokes). Hal ini menuntut masyarakat agar selalu tetap disiplin tanpa paksaan.

"Kita harap prokes ini dijalankan bukan karena ada tekanan atau ancaman. Tapi kedisiplinan muncul dari kesadaran individu," jelas dia.

3. Deru akan surati Gugus Tugas meminta tambahan vaksin

Antrean masyarakat yang akan vaksin di sebuah sekolah swasta di Palembang (IDN Times/istimewa)

Deru mengungkapkan, dirinya dalam waktu dekat akan bersurat ke Satgas COVID-19 Nasional untuk melaporkan kondisi vaksin di Sumsel. Animo masyarakat yang mengikuti vaksinasi dapat menjadi pijakan penamabahan distribusi vaksin di Sumsel.

"Saya minta percepatan vaksin itu dilakukan di Sumsel karena kita butuh alokasi yang perlu ditambah secara proposional. Kalau sudah vaksin di atas 50 persen, baru boleh nanti mal pakai kartu vaksin. Kalau masih kecil jangan dulu," tutup dia.