Gubernur Sumsel Anggap Instruksi Prokes  Mendagri Sebagai Peringatan

Dirinya mencontohkan, Pergub 37 tahun 2020 yang ditandatanganinya bisa menjadi acuan Bupati dan Wali Kota seluruh Sumsel. Meski di daerah tidak ada perda, Bupati atau Wali Kota bisa menggunakan pergub itu sebagai payung hukum.

"Kepala daerah tidak hanya fokus pada satu aspek medis, tetapi juga harus memastikan upaya pemulihan ekonomi berjalan dengan optimal," jelas dia.

Sebagai pimpinan, Deru menggambarkan aturan yang dijalankan masyarakat haruslah disosialisasi dan dipraktekkan oleh kepala daerah. Hal terkecil yang bisa dilakukan dengan menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan menjaga jaga jarak.

"Kita harus jaga sikap dalam menyikapi masalah aturan yang ada, karena tidak semua daerah sama dalam penanganan pandemik," jelas dia.

Dirinya mencontohkan, aturan di Jakarta dan Palembang tidak berlaku jika diterapkan di Sumsel. Kondisi perkembangan pandemik pun berbeda dari besaran jumlah sebaran virus COVID-19.

"Maka dari itu, kita punya Pergub sendiri yang mengatur itu tanpa melanggar aturan-aturan yang lebih tinggi," tutup dia.