Gubernur Sumbar: Kami Tidak Punya Uang untuk Pemulihan

20 Des 2025, 12:21 WIB

Halbert Caniago

Gubernur Sumbar, Mahyeldi (Foto: IDN Times/Halbert Caniago)

Intinya sih...

Biaya rehabilitasi dan rekonstruksi agar Sumbar pulih bisa mencapai Rp15 triliun Mahyeldi mengatakan, untuk bisa membuat Sumbar kembali pulih membutuhkan uang lebih dari Rp15 triliun yang tentunya tidak akan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.
TKD Sumbar tidak jadi dipotong Salah satu langkah pemerintah pusat dalam penanganan pasca bencana tersebut, menurut Mahyeldi, adalah mengembalikan seluruh anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
Berapa perkiraan kerugian akibat bencana di Sumbar? Mahyeldi menuturkan, kemungkinan perkiraan kerugian akibat bencana banjir dan ban

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Padang, IDN Times - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki uang yang cukup untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana banjir dan banjir bandang yang menimpa 16 Kabupaten/Kota di daerah tersebut.

"Jelas kami tidak punya uang. Maka dari itu kami membutuhkan bantuan pusat untuk mendukung pemulihan ini. Pak Prabowo (Presiden RI) kan juga sudah menyatakan akan mengucurkan anggaran," kata Mahyeldi saat diwawancarai IDN Times pada 18 Desember 2025.

Menurut Mahyeldi, untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar, bahkan hingga belasan triliun rupiah.

1. Biaya rehabilitasi dan rekonstruksi agar Sumbar pulih bisa mencapai Rp15 triliun

Warga di daerah Palembayan, Kabupaten Agam mengangkut bantuan yang diberikan oleh para dermawan (Foto: IDN Times/Halbert Caniago)

Mahyeldi mengatakan, untuk bisa membuat Sumbar kembali pulih membutuhkan uang lebih dari Rp15 triliun yang tentunya tidak akan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.

"Kalau perhitungan kami kemarin itu, lebih dari Rp15 triliun, yang tentu saja kami membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk bisa memenuhinya," katanya.

Ia berharap, pemerintah pusat mengucurkan anggaran tersebut melalui kementerian terkait, agar bisa mempercepat pemulihan dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi Sumbar.

2. TKD Sumbar tidak jadi dipotong

Salah satu rumah warga di daerah Palembayan, Kabupaten Agam yang dihantam banjir bandang (Foto: IDN Times/Halbert Caniago)

Salah satu langkah pemerintah pusat dalam penanganan pasca bencana tersebut, menurut Mahyeldi, adalah mengembalikan seluruh anggaran Transfer ke Daerah (TKD). "Saya lihat informasi bahwa Pak Purbaya (Menteri Keuangan RI) sudah menyetujui TKD untuk kami, Sumut dan Aceh tidak dipotong dan sudah menyetujui surat yang kami kirim kemarin itu," katanya.

Menurutnya, dengan begitu pemulihan akan bisa dilakukan pula oleh Pemprov Sumbar dengan berbagai dukungan anggaran yang didapatkan dari pemerintah pusat.

"Maka dari itu saya katakan bahwa untuk pemulihan ini butuh kerja sama pusat dengan dukungan anggaran ke masing-masing kementerian. Kita dan kabupaten/kota juga melakukannya di lapangan," katanya.

3. Berapa perkiraan kerugian akibat bencana di Sumbar?

Keadaan di lokasi bencana banjir bandang yang terjadi di Batu Busuk Padang (Foto: IDN Times/Halbert Caniago)

Mahyeldi menuturkan, kemungkinan perkiraan kerugian akibat bencana banjir dan banjir bandang di Sumbar mencapai angka Rp5 triliun secara keseluruhan. "Kerugian itu mulai dari perumahan warga, fasilitas umum seperti jalan, sekolah, tempat ibadah dan lainnya juga serta area persawahan warga," katanya.

Ia berharap, dengan dukungan anggaran pusat nantinya bisa menyelesaikan semua fasilitas umum, area persawahan hingga rumah warga yang rusak akibat bencana tersebut.