Palembang, IDN Times - Rencana pemerintah pusat menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pekan ini menuai pro dan kontra. Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Herman Deru menilai, kebijakan yang diambil pusat akan memiliki dampak. Ia mendorong keputusan itu harus dicermati sebelum diambil.
"Masalah kenaikan atau tetap di BBM subsidi itu betul-betul kewenangan pusat. Dalam hal ini Presiden dan DPR. Tentu kita juga punya masukan untuk pusat," ungkap Deru, Selasa (23/8/2022).
Deru menjelaskan, penggunaan BBM subsidi seperti Solar dan Pertalite harusnya digunakan masyarakat kelas menengah ke bawah. Sedangkan untuk jenis Oktan tertentu seperti Pertamax, Pertamax Dex, hingga Dexlite, harusnya digunakan kelas menengah ke atas.
"Kita tunggu dulu. Kita belum tahu berapa naiknya. Kalau kita (daerah) diajak bicara, tentu kita akan beri saran," jelas dia.
Ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati menilai, antrean bahan bakar di Sumsel beberapa waktu terakhir tak bisa dilihat secara bias. Menurutnya, ada alasan kenaikan harga BBM non subsidi yang menyebabkan banyak masyarakat beralih ke BBM yang lebih murah.
Menurutnya, skema pembagian BBM harus dipertegas sesuai jenis kendaraan. Anita mencontohkan, kendaraan industri harus menggunakan Dexlite dan kendaraan bermesin tertentu menggunakan Pertamax.
"Jadi ketika antre kendaraan bisa masuk jalurnya masing-masing. Petugas SPBU juga harus mengatur kendaraan yang antre tersebut," jelas dia.
Anita menambahkan, produksi Pertamina sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan masyarakat. Hanya saja jika peruntukannya tidak jelas, maka antrean kendaraan di SPBU akan sering terlihat.
"Kita dorong pemerintah buat regulasi khusus terkait masalah ini," tutup dia.