Gencarkan Isu EBT, Sumatra Menolak Punah Ajak Pemerintah Kurangi PLTU

Pada peringatan Hari Bumi, koalisi ini melihat langkah dan kebijkan Rezim Prabowo semakin beringas dan terkesan membabi buta dalam mendukung hilirisasi proyek batu bara, gas, dan nikel. Isu transisi energi dinilai semakin terpinggirkan dengan langkah yang dibuat pemerintah sehingga tidak ada keinginan nyata dalam menjalankan transisi energi.

"Pembiayaan eksploitasi pada sumber daya alam seperti hilirisasi batu bara merupakan kebijakan yang kontra produktif dengan agenda transisi energi yang sedang dilakukan negara Indonesia," jelas dia.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan dalam dua tahun terakhir di sembilan PLTU dari ujung utara hingga selatan terdapat 47 pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan kesembilan PLTU. Dari total temuan yang ada 12 diantaranya telah dilaporkan ke penegak hukum di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI.

"Belum ada pergerakan yang signifikan dari negara untuk menjalankan agenda transisi energi. Yang muncul adalah strategi akal-akalan seperti co-firing, gasifikasi batu bara dan biomas, yang semuanya bertujuan untuk melanggengkan batu bara sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik di Sumatra," jelas dia.

Hal senada disampaikan Koordinator aksi "Sumatera Menolak Punah" Arlan, yang mengatakan sampai saat ini ada 4.920 jiwa masyarakat di kawasan PLTU di pulau Sumatra yang harus menanggung dampak polusi udara. Tak sampai di situ, penggunaan sungai sebagai akses pengangkut batu bara turut menyebabkan dampak negatif terhadap perekonomian dan lingkungan.

"Dampak negatif keberadaan angkutan batu bara dan stockpile batu bara menyebakan terjadinya pendangkalan dan tercemarnya Sungai Musi. Di sisi lain aktivitas angkutan batu bara dan tambang batu bara di Sumsel sangat meresahkan masyarakat mulai dari rusaknya lingkungan, hilangnya mata pencaharian masyarakat dan menurunnya kualitas kesehatan," ungkap Arlan.

Dirinya meminta keseriusan pemerintah daerah dan pusat dalam menyikapi kondisi eksploitasi batu bara yang kian masif. Pihaknya mencatat banyak perusahaan pengangkut batu bara di sepanjang sungai Musi yang melanggar aturan sehingga pemda seharusnya dapat mencabut izin dan menutup semua stockpile yang ada.

"Sungai Musi sebagai jantung perekonomian masyarakat harus segera diselamatkan dari serta evaluasi angkutan batu bara yang selama ini membawa bencana terhadap Masyarakat di Sumsel," jelas dia.

Pihaknya meminta kepada Gubernur Sumsel Herman Deru berani memimpin gerakan transisi energi untuk mempercepat dipensiunkannya PLTU batu bara sehingga isu transisi energi yang adil dan berkelanjutan dapat diwujudkan.

"Selain itu ia mendesak presiden Prabowo untuk mewujudkan proses pemulihan baik terhadap lingkungan maupun korban yang telah jatuh akibat investasi tambang batu bara dan pembangkit energi fosil di Sumsel khususnya Sumatra," jelas dia.

Direktur Perwakilan Perkumpulan Sumsel Bersih Bonifasius Ferdinandus Bangun menganggap, 22 April 2025 harus menjadi momentum Pemda Sumsel dalam menyelamatkan masyarakat dari bencana alam dan kerusakan lingkungan. Sepanjang 2024-2025 di Sumsel diterpa berbagai macam bencana alam mulai dari banjir dan kebakaran hutan akibat kerusakan lingkungan yang memperparah perubahan iklim.

Sementara saat ini bauran energi Provinsi Sumsel sebesar 24,14 persen telah melebihi target baur energi nasional dengan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang terpasang saat ini sebesar 989,12 Mega Watt. Seharusnya Sumsel dapat menjadi contoh untuk mengajukan pengurangan PLTU batu bara sebesar EBT yang terpasang.

"Percepatan transisi energi yang adil dan berkelanjutan merupakan hal yang penting dilakukan oleh Pemprov Sumsel Selatan memitigasi kerusakan lingkungan. Maka seruan stop dan evaluasi pembangunan PLTU batubara baru di Sumsel harus dilakukan karena setiap pembangunan PLTU dan tambang akan berbanding lurus dengan hilangnya lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber perekonomian masyarakat," jelas dia.