Era Normal Baru: Belum Kelar PSBB, Palembang Siap?

29 Mei 2020, 10:14 WIB

Posko check point Palembang di Jalan Basuki Rahmat (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Palembang, IDN Times - Pemberlakuan Pembatasan sosial Berskala Besar (PSBB) di Palembang belum juga kelar, namun Wali Kota (Wako) Palembang Harnojoyo sudah buru-buru menyebut warga siap menghadapi era new normal atau normal baru.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Ahli Sosial dari Universitas Sriwijaya (Unsri), MH Thamrin, pemerintah seharusnya melihat permasalahan ini berdasar relevansi atas kebijakan dan kesiapan menghadapai normal baru.

"Seberapa relevannya kita mulai berpikir untuk berpindah dari satu situasi, yakni PSBB bagi wilayah baru menerapkan ke situasi yang lain seperti kenormalan baru," ujarnya kepada IDN Times, Kamis (28/5).

1. Minta fokus dengan satu capaian kerja dan tujuan instrumen

Posko check point Palembang di Jalan Basuki Rahmat (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Thamrin melihat satu tujuan dari sisi kebijakan relevansi, apabila ukuran dan kinerja kebijakan seimbang. Sederhananya, sewaktu sudah memilih suatu kebijakan maka upaya untuk berpindah ke kebijakan lain harusnya berdasarkan suatu pengetahuan dengan data ilmiah.

"Kita sudah memilih PSBB misalnya, maka fokuslah pada capaian kinerja dan tujuan instrumen kebijakan ini, serta apa ukuran keberhasilannya," katanya.

Thamrin menyebut ukuran keberhasilan PSBB dengan melandainya grafik kasus COVID-19. Saat kurva sebaran COVID-19 menurun, pemerintah bisa mulai berpikir untuk rotasi ke situasi yang lain yakni kenormalan baru.

2. Sebut percepatan kebijakan kenormalan baru jadi konyol

Kawasan jembatan ampera Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Penurunan grafik kasus COVID-19 hanya salah satunya. Ukuran lain adalah terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam rangka upaya pencegahan dan hidup sehat.

"Seperti telah tumbuhnya kebiasaan menggunakan masker, tetap tinggal di rumah, menghindari kerumuhan, hindari kontak fisik, jaga jarak dan sebagainya," terang dia.

Selain perubahan perilaku, maka kesiapan sistem kesehatan juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Sebab tanpa upaya perbaikan sistem, terutama peningkatan fasilitas kesehatan, maka kurva infeksi virus dipastika mendaki.

"Berpikir untuk langsung berpindah ke era kenormalan baru saya pikir konyol," tegas dia.

3. Pengambilan kebijakan harus secara hati-hati dan dengan keputusan matang

Ilustrasi aktivitas jalan lalu lintas di Jembatan Ampera Palembang (IDN Times/ Deryardli Tiarhendi)

Thamrin menilai jika tidak adanya ukuran atau indikasi pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, ia mengkhawatirkan angka terinfeksi bisa meledak. Kemudian diikuti dengan kolapsnya sistem kesehatan hingga mengakibatkan efek berantai pada jatuhnya sistem sosial dan ekonomi.

"Dengan kata lain, pengambil kebijakan haruslah secara matang dan hati-hati merumuskan suatu kebijakan, termasuk upaya melakukan transformasi aturan. Tidak berdasarkan intuisi semata," terang dia.

4. Masyarakat kebingungan atas kebijakan pemerintah yang berpindah-pindah

Posko check point Palembang di Jalan Basuki Rahmat (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Dalam kaitan dengan wilayah yang baru saja menerapkan PSBB, Thamrin mendorong pemerintah kota di Palembang sebaiknya fokus pada implementasi kebijakan tersebut. Termasuk secara serius berusaha untuk memperhatikan kinerja PSBB.

"Jangan baru mulai PSBB sudah berwacana tentang kenormalan baru. Mungkin bagi sebagian orang menganggap ini merupakan kebijakan antisipatif, tapi di tengah situasi yang tidak menentu seperti ini alih-alih antisipatif, malah justru membingungkan masyarakat dan menunjukkan tumpang tindih sistem serta kelembagaan kebijakan publik kita," tandasnya.