EO Palembang Khawatir Royalti Konser Tak Sepenuhnya Sampai ke Musisi

25 Agu 2025, 16:01 WIB

Rangga Erfizal

ilustrasi konser musik (pexels.com/Thibault Trillet)

Intinya sih...

EO Palembang khawatir royalti konser tidak sampai ke musisi
Rud Bowie ragu royalti benar-benar tersalurkan ke musisi
Pelaku EO di Palembang mendukung royalti namun meminta mekanisme penyaluran yang transparan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Palembang, IDN Times - Wacana pengetatan aturan royalti dan hak cipta dalam penyelenggaraan konser musik mendapat sorotan dari pelaku Event Organizer (EO) di Palembang. Aturan yang diusulkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mewajibkan pembayaran royalti sebagai syarat penerbitan izin konser.

Seorang show management EO di Palembang, Rud Bowie berpendapat, pihaknya tidak keberatan dengan kewajiban royalti yang ada. Hanya saja, pihaknya menyampaikan keraguan royalti tersebut benar-benar tersalurkan kepada musisi sesuai tujuan awalnya.

"Masalahnya, si royalti itu beneran sampai sepenuhnya nggak ke musisinya? Takutnya, ngebuka celah untuk dikorupsi lagi sama badan yang ngurusin," ungkap Rud Bowie, Senin (25/8/2025).

1. EO jadikan usulan Dasco sebagai pembahasan

Penampilan Pamungkas di konser Birdy South East Asia Tour yang berlangsung di JK Arenatorium Unhas Makassar, Jumat 23 Desember 2022. (IDN Times/Achmad Hidayat Alsair)

Rud menjelaskan, dalam praktiknya tanggung jawab pembayaran royalti sepenuhnya berada pada promotor, bukan EO. Tugas EO dinilai hanya melaksanakan acara sesuai arahan promotor.

"Kalau EO sih ada bahasan, mengenai event konser tanggungan royalti balik ke promotornya yang nanggung," jelas dia.

2. Khawatir beratkan penyelenggara dan musisi

Konser Sheila on 7 di Saloka Fest. (Saloka Theme Park)

Rud menambahkan, di Palembang sendiri aturan ini belum pernah dibahas secara serius dengan para pelaku industri. Dirinya khawatir, jika kebijakan diberlakukan tanpa transparansi yang jelas, justru menambah beban baru bagi penyelenggara acara maupun seniman itu sendiri.

"Kalau sampai sekarang sih belum ada bahasan perihal royalti, apa mungkin di Palembang belum terlalu dipermasalahin ya," jelas dia.

3. Akui royalti sudah seharusnya diberikan ke pelaku seni

ilustrasi konser musik (pexels.com/Thibault Trillet)

Meski begitu, para pelaku EO di Palembang pada prinsipnya mendukung penerapan royalti sebagai bentuk penghargaan terhadap karya seni. Hanya saja, mereka berharap mekanisme penyaluran lebih transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan maupun potensi penyalahgunaan dana.

"Memang sudah seharusnya royalti itu ada, karena dari situ juga pelaku seni bisa hidup," beber dia.

4. Dasco usulkan pemberian izin konser dikeluarkan jika royalti telah keluar

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai upaya pemakzulan Bupati Pati Sudewo sudah on the track. (IDN Times/Amir Faisol)

Diberitakan, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengusulkan agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat memberikan izin penyelenggaraan konser setelah pihak penyelenggara melunasi seluruh pembayaran royalti. Dasco usul supaya seluruh pihak penyelenggara wajib menyertakan tanda lunas pembayaran royalti sebelum konser resmi digelar.

"Saya juga sudah kerap koordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pemberian izin untuk konser, misalnya mereka bersedia kemudian nanti pemberian izin konser itu juga harus sudah melalui pelunasan dari EO terkait hak cipta," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Dasco menyadari, jumlah lagu yang akan dibawakan para penyanyi dalam sebuah konser menjadi komponen biaya pembayaran royalti. Menurut dia, komponen-komponen biaya, termasuk penjualan tiket harus disetor ke pihak sponsor konser.

"Benar bahwa itu merupakan komponen dari biaya bahwa artisnya sekian lagunya sekian. Nah, ini komponen biayanya, biaya itu yang kemudian dikasih kepada sponsor termasuk apa komponen penjualan tiket dan begitu kira kira," kata Ketua Harian Partai Gerindra itu.