Pemanfaatan energi panas bumi baru 5% dari total potensi 1.651 megawatt di Sumatra Barat.
Petakan 7 titik potensi energi panas bumi di beberapa kabupaten agar bisa dimaksimalkan untuk pasokan listrik di Pulau Sumatra dan Jawa.
Penolakan masyarakat di sekitar lokasi menjadi hambatan utama dalam memaksimalkan pemanfaatan energi panas bumi di Sumatra Barat.
Padang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyatakan, daerah tersebut memiliki kekayaan energi yang sangat berlimpah, terutama untuk energi panas bumi. Sayangnya, potensi energi yang berlimpah tersebut masih belum termanfaatkan dengan baik sampai saat ini dan masih dibiarkan begitu saja.
"Untuk potensi energi panas bumi kita di Sumatra Barat ini mencapai angka 1.651 megawatt yang ada di beberapa kabupaten/kota," kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Helmi Herianto.
Helmi mengatakan, dari total potensi energi panas bumi yang ada di Sumatra Barat tersebut baru termanfaatkan hanya sebanyak 5 persen saja.
"Dari total itu, yang terserap saat ini baru sekitar 86 megawatt saja dan lainnya masih belum tergarap sedikit pun," katanya.
Ia mengatakan, serapan sebesar 86 megawatt tersebut baru dilakukan di Kabupaten Solok Selatan oleh Purame Energi.
"Kami berharap nantinya potensi-potensi lainnya bisa dimaksimalkan juga yang ada di beberapa Kabupaten/Kota yang lainnya," katanya.
Helmi mengungkapkan, agar potensi energi panas bumi tersebut bisa dimaksimalkan, pihaknya saat ini sudah memiliki pemetaan lokasi yang ada.
"Beberapa lokasi yang sudah terpantau memiliki potensi itu ada di Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Tanah Datar, Solok, Sijunjung dan Solok Selatan," katanya.
Menurutnya, jika potensi tersebut bisa dimaksimalkan kedepannya, Sumatra Barat bisa menjadi daerah pemasok listrik dari energi panas bumi di Pulau Sumatra.
"Menurut hemat kami, dengan potensi tersebut akan mampu memberikan energi untuk seluruh Pulau Sumatra dan bahkan kita juga bisa memasok untuk di Pulau Jawa," katanya.
Helmi mengatakan, potensi energi panas bumi yang melimpah tersebut tidak bisa dimaksimalkan karena adanya penolakan dari masyarakat yang berada di sekitar titik lokasi.
"Makanya untuk ke depan kami akan coba cara lain yaitu melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan masyarakat, kalau sudah setuju nantinya baru kami akan carikan investornya," katanya.
Menurutnya, dengan begitu tidak akan ada investasi mangkrak di Sumatra Barat seperti sebelum-sebelumnya yang terjadi di Kabupaten Solok dan Tanah Datar.