Eks Wali Kota Palembang Diduga Jadi Dalang Pembongkaran Pasar Cinde

Umaryadi mengatakan, Pemkot Palembang sebelumnya juga telah mendaftarkan Pasar CInde sebagai salah satu Cagar Budaya. Namun dalam prosesnya, Harnojoyo juga lah yang menyerahkan Pasar Cinde kepada pengembang setelah mengeluarkan instruksi untuk memberikan potongan pajak 50 persen Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada PT Magna Beatum sehingga muncul perintah untuk pembongkaran pasar.

"Wali kota Palembang menetapkan status Pasar Cinde sebagai cagar budaya. Dia juga mengeluarkan peraturan Wali kota pemotongan biaya BPHTB sehingga langsung melakukan pembongkaran pasar Cinde," jelas dia.

Dalam prosesnya, BPHTB yang seharusnya dibayar PT Magna Beatum seharga Rp2,2 miliar mendapat keringanan hanya membayar Rp1,1 miliar. Diduga pemotongan harga tersebut beralih ke kantong Harnojoyo.

"Bukti elektronik aliran dana yang diterima tersangka H (Harnojoyo) dari tersangka R (Raimar Yousnandi Kepala Cabang PT Magna Beatum),  jadi nilai BPHTB yang semestinya dibayarkan ke pemerintah kota Palembang Rp2,2 miliar. Hanya dibayar Rp1,1 miliar. Setengahnya itulah yang dibagikan kepada para tersangka," jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, Kejati Sumsel telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi Revitalisasi Pasar Cinde. Mereka adalah mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Edi Hermanto Ketua Panitia Pengadaan Badan Usaha Mitra Kerja Sama Bangun Guna Serah, Raimar Yousnandi selaku Kepala Cabang PT Magna Beatum, dan Aldrin Tando yang merupakan Direktur PT Magna Beatum. Namun, Aldrin saat ini sedang berada di luar negeri.