Palembang, IDN Times - Kebijakan pemerintah pusat efisiensi anggaran dengan menekan kegiatan yang dianggap menggendutkan pengeluaran APBN maupun APBD memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor hiburan termasuk restoran dan hotel.
"Bisa jadi ada PHK, jika efisiensi diputuskan. Efek efisiensi ini berdampak segala hal termasuk tenaga kerja," Sekretaris Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sumatra Selatan (PHRI Sumsel), John Johan Tisera, Jumat (14/2/2025).
Apabila efisiensi anggaran termasuk pemangkasan kegiatan seremonial yang digelar di hotel-hotel, kata dia, otomatis industri hiburan juga terkena efek domino kebijakan. Karena lanjutnya, dampak keputusan itu akan menurun dan merembet.
"Otomatis kita harus ada efisiensi juga. Apalagi efisiensi ini dampaknya besar sekali. Pendapatan bisa turun sampai 60 persen," katanya.
Selain pendapatan, penurunan signifikan yang berdampak kebijakan efisiensi anggaran juga dari sisi tingkat hunian atau okupansi kamar hotel. Februari ini, okupansi sudah turun 50 persen, yang memang berpengaruh terhadap low seasion.
John Johan menyebut, apabila alasan efisiensi untuk melancarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), langkah itu bukan menjadi pilihan tepat. Justru katanya bisa menimbulkan masalah baru, karena bisa menyebabkan tenaga kerja juga dikurangi.
"Demi meningkatkan gizi anak ini pakai langkah efisiensi anggaran, sebenarnya dengan perekonomian nggak nyambung. Yang ada malah merugikan hotel dan hiburan," kata dia.
Hotel yang bekerja sama dengan vendor lanjutnya membutuhkan pendapatan dari okupansi untuk membayar kerjasama. Kemudian jika ada efisiensi dan tamu merosot, penyebabnya berdampak pengurangan suplai makanan dan pasar sepi.
"Bayangkan kalau 50 hotel biasanya belanja dengan vendor, ada efisiensi yang pasti nanti sepi (pasar sektor hiburan dan restoran)," jelas dia.
Dia menyarankan kepada pemerintah daerah dan pusat, apabila efisiensi anggaran sangat penting dan vital, sebaiknya kebijakan dilakukan perlahan. Tujuannya agar tidak ada kepanikan di sektor dan industri tertentu. Saat ini pun kata John, di publik sudah mulai takut dan khawatir efek negatifnya.
"Misalnya gini, bertahap (efisiensi anggaran). Contoh di awal 5-6 persen (pemangkasan) terus nanti di tahun depan juga baru lagi (efisiensi lanjutan). Jadi tidak kaget dan bikin panik," jelasnya.
Apalagi kata dia, sektor hiburan Palembang yang minim, sangat menyokong pertumbuhan pendapatan di hotel dan restoran. Jika efisiensi terealisasi di dunia bisnis, Palembang tidak memiliki alternatif lain meningkatkan pendapatan.
"Karena Palembang enggak tempat wisata dan dinas pariwisata, serta departemen terkait juga belum kompak memajukan wisata kerja sama PHRI," kata dia.