Padang, IDN Times - Akibat efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, menyebabkan kegiatan pembinaan terhadap narapidana di Lapas Kelas II A Padang berkurang. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Lapas Kelas II A Padang, Junaidi Rison kepada awak media, Minggu (16/3/2025) malam.
"Kalau efisiensi anggaran ini kita sulit berbicara. Karena memang semua anggaran untuk kegiatan pembinaan itu tidak ada," katanya.
Junaidi mengungkapkan, dengan dilakukannya efisiensi anggaran tersebut yang tersisa hanya untuk bahan makanan narapidana dan untuk pembayaran listrik saja.
"Anggaran kita dalam setahun itu sebesar Rp11 miliar. Rp8,9 miliar untuk bahan makanan dan biaya listrik. Terkena efisiensi anggaran sekitar Rp2,1 miliar," katanya.
Menurutnya, pihak Lapas Kelas II A Padang saat ini cukup sulit untuk melakukan kegiatan pembinaan terhadap narapidana yang berjumlah 865 orang tersebut.
"Rencananya nanti kami akan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kota Padang untuk membantu memberikan pembinaan terhadap narapidana," katanya.
Selain tidak adanya kegiatan pembinaan, Lapas Kelas II A Padang juga sulit melakukan rehabilitasi terhadap narapidana yang terjerat kasus narkotika.
"Biasanya kan ada dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP). Tapi karena tidak adanya anggaran ini, kami tidak mungkin mengundang dari pihak BNNP," katanya.
Meskipun begitu, Junaidi mengungkapkan bahwa ia tetap memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada untuk melakukan rehabilitasi tersebut.
"Saat ini kami menggunakan personel yang paham dengan rehabilitasi itu dan juga warga binaan yang sudah berhasil direhab sebelumnya," katanya.
Selain dua kegiatan tersebut, kegiatan kemandirian yang diberikan kepada para narapidana saat ini juga tidak bisa berjalan dengan baik.
"Biasanya produk yang dihasilkan dari kegiatan kemandirian ini dibeli oleh pihak perhotelan. Karena perhotelan saat ini juga mengalami kesulitan, hasil karya warga binaan ini juga kurang terjual," katanya.
Meskipun begitu, ia mengatakan akan tetap memaksimalkan anggaran yang ada untuk bisa melaksanakan semua kegiatan dengan anggaran yang tersedia.