Duduk Perkara Keributan Warga vs Pengembang di CGC Palembang, Soal IPL

Menurut Direktur PT Cipta Arsi Griya (CAG) selaku pengembang perumahan Citra Grand City (CGC) Palembang, Danny Chandra Wijaya, peristiwa itu karena perseteruan terkait IPL yang telah ditetapkan untuk menjaga lingkungan sekitar.

Sebelumnya, warga yang telah memiliki tempat tinggal sudah ada perjanjian ketika jual beli properti. Yakni, pengelola perumahan memberikan pelayanan terhadap beberapa fasilitas meliputi kebersihan lingkungan, keamanan, pengangkutan sampah, dan perawatan tanaman.

Kemudian dengan adanya layanan itu, warga diwajibkan membayar IPL dengan tagihan berbeda-beda, sesuai luas lahan dan tipe perumahan. Berdasarkan biaya itu, warga dijanjikan menerima lingkungan positif.

"Maka untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban dibuat perjanjian IPL. Nah sejak awal perumahan ini, sudah 15 tahun pengelolaan CGC belum ada kenaikan (IPL). Maka ada antisipasi naik (IPL) 10 persen dan masyarakat (kompleks) mayoritas setuju," jelas Danny dalam konferensi pers, Senin (17/2/2025).

Namun memang kata dia, dalam penerapannya ada pro-kontra. Pengembang pun menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah itu,. Apabila warga tidak setuju dengan biaya itu, bisa mengajukan ke pengembang dengan alasan valid.

Berdasarkan pantauan IDN Times di lapangan, sejumlah fasilitas kompleks memang dikerjakan oleh petugas di sana. Mulai dari pembersihan lingkungan, dan pengangkutan sampah. Beberapa pekerja juga terlihat mengerjakan tugas mereka masing-masing.

Tetapi dari keterangan beberapa warga, layanan tersebut tetap dikerjakan mandiri oleh masyarakat di sana. Bahkan warga terpaksa membuka pintu keluar masuk kompleks karena dianggap tidak mau membayar dan tidak setuju dengan kenaikan IPL.

Keterangan Ali Akbar, warga kompleks yang tinggal sejak 2009, kekisruhan yang terjadi bukan tanpa sebab. Dia menyebut, tidak menerima sama sekali informasi jelas dan rinci dari pihak pengembang, jika akan menaikan tagihan IPL beserta beban pajak ditanggung warga.

Semestinya kata dia, pengembang dan pengusaha properti yang menanggung pajak tersebut. Menurut Ali, peningkatan tagihan IPL tak sebanding dengan fasilitas yang mereka dapatkan. Bahkan katanya, dalam proses pengelolaan, ada peralihan dari perumahan milik Ciputra kini justru milik (CAG).

"Saya ini sudah lama di sini. Istilahnya dari lokasi ini disebut dengan tempat pembuangan jin. Dulu waktu dipegang Ciputra, top ini. Sekarang setelah CAG, aduh berantakan," jelas Ali.

Selain menuntut pelayanan tidak sesuai tagihan yang dibayarkan. Ali pun menuntut agar PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) dari pengembang perumahan tersebut diserahkan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

Polemik video viral ini pun menambah masalah baru. Pihak yang disebut mengganggu ketertiban kompleks akan dilaporkan pengelola CGC Palembang ke ranah hukum dengan aduan perdata berdasarkan Pasal 192 tentang membuat onar UU lalu lintas yang melintangi portal jalan.

Kata Toyeb Rakembang yang merupakan warga di sana sekaligus Anggota DPRD Sumsel dari PAN, dirinya tidak masalah jika dilaporkan ke polisi mengenai persoalan keributan yang terjadi. Dia menyebut, apa yang dilakukan adalah pembelaan terhadap warga yang kontra terhadap tagihan IPL.

"Kami bukan tidak mau bayar, tapi ini bentuk protes warga terhadap pengembang yang tidak transparan terhadap dana IPL dan pelayanan yang tidak sesuai," jelasnya.

Kemudian menurut Agus Kelana yang juga ikut protes terhadap biaya IPL, setelah warga yang menolak keputusan kenaikan harga IPL, pihak pengembang (satpam) tidak membukakan portal atau gerbang Cluster Somerset East.

"Karena kami protes penarikan dan menaikkan IPL semena-mena, tanpa musyawarah dulu dengan warga. Alasannya untuk memelihara PSU padahal sesuai Permendagri 9 Tahun 2009 dan Perda 5 Tahun 2022, menjadi tanggung jawab pengembang," jelas dia.

Agus menyampaikan, alasan mobil mereka melintang di pintu masuk adalah aksi spontan karena sudah merasa kesal dengan kasus IPL.

"IPL ini ada yang Rp550 ribu, rumah saya Rp660 ribu, dan ada yang sampai Rp2,4 juta termasuk PPN," lanjutnya.

Informasi yang diterima dari pengembang, sebenarnya biaya IPL itu paling murah mulai Rp40 ribu hingga Rp900 ribu per bulan. Namun memang, nominal tersebut bisa naik, apabila warga tidak membayar dan akan menjadi denda.

Sementara menurut salah satu warga yang setuju dengan kenaikan IPL, Fenta, dia justru terbantu dengan kenaikan tagihan tersebut. Fenta sejak enam tahun silam sudah tinggal di CGC Palembang dan telah merasakan keuntungan fasilitas.

"Terbantu dengan adanya IPL, contoh ada pohon tumbang saya telpon (pengelola), 15 menit selesai. Kemudian setelah kerja, pulang ke rumah merasa nyaman karena semua pelayanan di-cover oke. Soal harga mahal atau enggak ya, sesuai dengan klaster ukuran rumah," kata dia.

Diketahui pengelola IPL menjadi tanggung jawab Perusahaan PT. AIG (Arsy Intiguard) yang ditunjuk oleh pengembang dalam mengelola keamanan kawasan perumahan dan kebersihan lingkungan serta kawasan perumahan CGC Palembang.

Sedangkan dari keterangan Direktur PT AIG, Nanang Supriatna, kronologi gangguan ketertiban di Kompleks Perumahan CGC Palembang dilakukan oleh oknum-oknum warga Cluster Somerset East berjumlah empat orang dan perbuatan mereka mengganggu akses jalan keluar masuk.

"Di sisi lain, aksi mereka mengganggu kepentingan umum warga lainnya," kata dia.

Berdasarkan waktu kejadian pada Jumat (14/2/2025), sekitar jam 11.00 WIB. Warga atas nama Agus Kelana masuk gerbang Cluster Somerset East dan tepat di bawah portal, mobilnya berhenti lalu parkir sembarangan sehingga tidak bisa menutup portal. Kemudian ada warga bernama Ali Akbar, setelah dibukakan portal satpam mobilnya ikut berhenti.

"Sehingga portal jalan arah keluar tidak bisa di tutup, jadi jalan masuk maupun keluar tertutup oleh dua kendaraan tersebut. Tidak lama datang satu mobil dinas dikendarai Lucky Muchtar, sama sama ikut merintangi jalan dengan posisi di belakang mobil milik Ali Akbar. Dan tidak berapa lama lagi satu unit mobil Zailani, ikut-ikutan pula memblokir jalan," jelas dia.

Kemudian saat ditegur oleh satpam, kelompok itu bersikap arogan. Hingga akhirnya menimbulkan keributan dengan warga lainnya, karena warga tidak bisa keluar masuk.

"Oknum ini ada yang sudah tidak mampu membayar uang IPL berbulan," kata Nanang.

Dia mengklaim perbuatan oknum warga ini sama sekali tidak ada dukungan dari warga CGC lainnya dan justru mendapat hujatan karena mengganggu ketertiban.