Drama Pembahasan KUA PPAS APBD Sumsel 2020, Deadlock atau Lancar?

Giri menjelaskan, sebenarnya rapat KUA PPAS ini tinggal sedikit lagi. Hanya pada Belanja Tidak Langsung, ada beberapa hal yang perlu dibahas mengenai dana desa, kemudian untuk Belanja Langsung yang belum dibahas dengan pembiayaan. Kalau kerjanya maksimal, mungkin dalam waktu paling lambat dua hari selesai.

"Tapi ini juga butuh komitmen yang tinggi dari TAPD dan Banggar DPRD Sumsel. Artinya, kami bersama-sama Ketua TAPD menyiapkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang belanja langsungnya akan ditanyakan," jelasnya.

Dengan asumsi pembahasan, dari 23 OPD, Banggar DPRD Sumsel akan mengajukan pertanyaan sekitar 20 menit. Artinya ada sekitar 460 menit atau 20 jam selesai, dan dengan spare waktu dua hari itu bisa cukup. "Ya mau tidak mau pembahasan ini dilanjutkan pada 2 dan 3 Desember besok harus selesai," sambung Giri.

Setelah pembahasan di Banggar DPRD Sumsel, terang Giri, nanti akan kembali lagi ke komisi masing-masing dan di bahas selama satu hari, dan selanjutnya dilaporkan lagi oleh komisi ke Banggar. 

"Sehingga Banggar bisa menyimpulkan angka-angka yang tersinkronisasi, selanjutnya pada malam harinya bisa ada penandatanganan KUA PPAS itu," terang dia.

Terkait rapat antara Banggar DPRD Sumsel dan TAPD yang sempat memanas, GIri mengungkapkan, sebenarnya yang dipertanyakan soal ribut-ribut saat rapat itu biasa saja. Kemudian, kalau dalam pembahasan muncul beberapa perdebatan, itu juga hal biasa.

"Artinya tidak ada hal-hal yang sangat krusial, atau dewan tidak membahas karena dewan tidak mendapat sesuatu, tidak ada seperti itu. Karena kalau kita tidak membahas sama sekali, nanti jadi apa anggaran ini. Apa maknanya kami sebagai wakil rakyat kalau tidak membahas anggaran," ungkap Ketua DPD PDIP Sumsel itu.

Giri melanjutkan, seandainya Sekda Sumsel Narsun Umar sebagai Ketua TAPD tidak sakit, bisa saja pembahasan KUA PPAS ini dapat rampung pada Sabtu dan Minggu ini. 

"Boleh di lihat, hari ini semua anggota Banggar datang full, hanya menyisakan Fraksi Golkar yang mengikuti bimtek partai dan itu juga hanya diwakili Pak Yansuri, kalau yang lain hadir. Artinya, komitmen kami di hari Sabtu yang banyak kondangan dan acara keluarga ini, sudah kita wakafkan untuk masyarakat Sumsel," ujar dia.

Sementara, Wakil Ketua Banggar DPRD Sumsel lainnya, Muchendi Mahzareki menuturkan, setelah rapat diskors lantaran Ketua dan Sekretaris TAPD Sumsel tidak hadir, maka pihaknya kembali mengagendakan melalui Badan Musyawarah (Banmus) pada rapat pimpinan.

"Tadi juga sudah sepakat, rapat yang dipimpin oleh Pak Giri menyatakan, akan menunggu kembali Ketua TAPD Sumsel Nasrun Umar dan Muklis sebagai Wakil Ketua TAPD. Karena, berdasarkan keterangan surat sakit yang diberikan Ketua TAPD melalui Sekretaris TAPD bahwa tidak bisa menghadiri sampai dengan tanggal 2 Desember," tutur dia.

Saat disinggung apakah keterlambatan ini berisiko atau tidak, Muchendi melanjutkan, hal yang terpenting itu Banggar DPRD Sumsel sudah menjalankan tugas dan fungsinya. Karena sejak membahas KUA PPAS selama lima hari kemarin, mereka sudah selalu siap dan menunggu untuk membahas anggaran ini. 

"Ya pada saatnya nanti, akan dikembalikan lagi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk menilai apakah APBD Sumsel ini bisa dievaluasi. Sekali lagi, intinya kami menjalankan tugas dan fungsi DPRD Sumsel, kalau tidak selesai sampai waktunya, ya bisa dilihat sendiri masalahnya ada," tandas dia.