DPRD Sumsel Pangkas Anggaran Perjadin Rp60 Miliar Hadapi Covid-19

Hal serupa diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramanda Kiemas. Menurutnya anggaran yang telah dipotong dari perjalanan dinas mencapai Rp60 miliar. Ada kemungkinan skema pemotongan anggaran lain yang akan dilakukan.

"Anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi anggota DPRD boleh saja kalau mau dipotong. Hanya saja, kita lihat adakah Peraturan Pemerintah (PP) yang meminta untuk dialokasikan," ujar Giri.

DPRD Sumsel meminta Gubernur Sumsel untuk membuat dan menjalankan strategi yang lebih komprehensif untuk menanggulangi virus Covid-19. Mulai dari skenario teringan hingga terberat.

"Sehingga ada kajian tentang dampak covid-19 dan solusi yang bisa diberikan untuk meringankan beban masyarakat, tentunya mengkoordinir kabupaten/kota," jelas Giri.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat, MF Ridho mengungkap pihaknya sepakat pemotongan anggaran di DPRD Sumsel. Menurutnya, anggaran tersebut dapat digunakan untuk penanggulangan virus agar tidak semakin masif menyebar.

"Melalui anggaran tersebut semoga dapat memperlancar segala upaya pemerintah terutama tim gugus tugas dan semua pihak yang terkait," bebernya.

Politisi partai berlambang Mercy tersebut berharap, Gubernur Sumsel Herman Deru, dapat menyatukan seluruh kepala daerah di 17 kabupaten/ kota agar duduk bersama melakukan sinergitas tanggap darurat.

Salah satu upayanya menerbitkan standar operasional prosedur (SOP) pencegahan, penanggulangan, dan pengobatan yang dapat dilakukan bersama.

"Ketersediaan alat pelindung diri (APD) harus merata dimiliki sampai tingkat puskesmas. Lalu akses keluar dan masuk provinsi, kabupaten/ kota sampai tingkat kecamatan disiapkan betul, petugas pemeriksaan suhu badan dan penyemprotan disinfektan rutin," pintanya.

Sejauh ini sudah tercatat 4 daerah positif Covid-19 di Sumsel yakni Palembang, Prabumulih, OKU dan OKI. Menurut Ridho, pengawasan harus ditingkatkan agar tidak tersebar ke daerah lain. Dirinya tidak menginginkan gugus tugas daerah yang dikomandoi oleh Gubernur berjalan sendiri-sendiri.

"Sehingga semua anggaran kabupaten kota dan provinsi tidak tumpang tindih, seharusnya anggaran yang ada bisa saling melengkapi satu sama lain," tegas dia.

Sementara itu Pengamat Politik Sumsel, Joko Siswanto, mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pimpinan DPRD Provinsi untuk mengalokasikan dana bagi penanggulangan Covid-19. Langkah itu dinilai sebagai tanggung jawab moral sekaligus institusi yang mengatasnamakan rakyat.

"Sudah sepatutnya di tengah wabah, baik itu legislatif maupun eksekutif yang sama-sama dipilih oleh rakyat, memfokuskan diri pada dua hal yakni kesehatan dan ekonomi. Karena dua hal itu saat ini berdampak pada masyarakat," jelas Siswanto.

Menurut dosen Universitas Sriwijaya ini, upaya yang dilakukan legislatif dan eksekutif sudah terlihat dalam mengatasi Covid-19. Hanya saja dibanding provinsi lain, Sumsel masih sedikit lamban dalam koordinasi.

"Segala sesuatu harus dikoordinasikan, kewaspadaannya juga harus selalu ditingkatkan. Pemerintah harus mengantisipasinya dengan imbauan physical dan social distancing-nya harus tetap digencarkan," tutup dia.