DPRD Ogan Ilir: Pemecatan 109 Nakes Tidak Dikaji dengan Arif

Menurut Rizal, saat ini Komisi IV DPRD Ogan Ilir (OI) sedang mencari solusi untuk memperjuangkan hak para tenaga kesehatan yang kehilangan pekerjaan. Pada Senin (18/5) sekitar 150 tenaga medis melapor ke kantor DPRD Ogan Ilir.

Rencananya mereka akan kembali membicarakan masalah yang terjadi pada hari ini Jumat (22/5). Hanya saja saat hari Rabu kemarin, SK pemberhentian sudah lebih dulu dikeluarkan.

Rizal mengatakan, tuntutan para nakes sederhana. Mereka belum memiliki pengalaman mengurus pasien COVID-19, namun sudah diminta untuk bekerja.

"Kami telah menemui tenaga medis dan direktur utama RSUD OI. Disepakati, tidak akan ada pemecatan dan merumahkan para pegawai selama empat hari," jelas dia.

Rizal menilai, antara RSUD OI dan pegawai tidak memiliki komunikasi yang baik. Sebab saat rapat Paripurna hari rabu lalu lalu, Bupati Ilyas Pandji Alam, mengatakan jika hak-hak tenaga medis yang disampaikan melalui tuntutan mereka sudah dipenuhi.

"Ini kemungkinan besar kurang sosialisasi dan komunikasi dari kepala rumah sakit terhadap bawahannya. Makanya kami menyarankan manajemen rumah sakit untuk kembali duduk bersama dengan para tenaga kesehatan ini," ujar dia.

Pada SK yang tertulis dengan nomor surat 191/KEP/RSUD/2020 menyatakan, bahwa para tenaga medis dianggap lalai dalam menjalankan tugas karena mogok bekerja selama lima hari.

"Ranahnya bukan sekedar politis, tapi juga hukum. Jadi kasus ini kita telaah dulu, sejauh mana kita bisa fasilitasi dan bantu tenaga kesehatan itu. Andai pun sesuai dengan regulasi, setidaknya mempertimbangkan pengabdian yang telah diberikan nakes selama ini," tegas dia.

Sebelumnya, Direktur Utama RSUD Ogan Ilir, Roretta Arta Guna Riama tidak membantah telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 109 tenaga kesehatan.

Menurutnya alasan para tenaga medis untuk mogok bekerja karena tidak memiliki surat tugas, tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menolak tugas yang ada. Sebab para tenaga kesehatan sudah memiliki SK penempatan yang mengatur tugas pokok dan fungsi sebagai tenaga medis.

"Tidak semua kita pecat, kita lakukan pemanggilan lebih dulu untuk berkomitmen bekerja. Intinya mereka tidak melaksanakan tugas dan kewajiban, padahal sekarang negara sedang pandemik. APD kita banyak, insentif tersedia bagi yang melayani COVID-19," kata  dia.