Dosen Pertanian Unsri Dukung Pupuk Urea dan NPK untuk Komoditas Utama

Mirza mengatakan, pemerintah harusnya fokus memberikan pupuk subsidi kepada sektor tanaman pangan seperti sawit, mengingat petani sawit yang dikelola mandiri oleh rakyat sedang kesulitan.

"Saya mendengar dari teman-teman petani sawit banyak punya rakyat. Harusnya sembilan komoditi itu memberikan inflasi, yang bisa naik dan mengganggu ekonomi makro. Padahal harusnya di Pulau Sumatra yang memiliki banyak sawit swadaya tidak masuk dalam kebijakan ini," paparnya.

Mirza juga menjelaskan, selain kedua pupuk prioritas NPK dan Urea, sebaiknya pupuk organik menjadi prioritas karena memberi banyak manfaat untuk tanaman dan lingkungan. Apalagi Indonesia memiliki orientasi ke pupuk anorganik dengan bahan pembuatan dari dalam negeri.

"Petani kita pemikirannya jika tidak Urea maka tidak mupuk. Jadi ketergantungan pupuk kimia tinggi. Kalau secara lingkungan, apalagi Green Economy ke depan, harusnya pupuk organik digalakkan," jelasnya.

Pupuk organik menurutnya adalah penyubur tanaman paling bagus, karena pupuk anorganik cenderung bermasalah untuk lingkungan. Petani di Indonesia harus menghilangkan ketergantungannya terhadap pupuk anorganik.

"Ada teman saya penggerak petani di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang mengedukasi kelompok petani termasuk petani padi untuk membuat pupuk organik. Jadi tidak tergantung pupuk anorganik. Walau diakuinya banyak juga petani tidak tertarik, sehingga harus ada penyuluhan bahwa pupuk organic bisa menjadi pengganti walau tidak sampai 100 persen. Bisa disubstitusikan," paparnya.

Mirza melanjutkan, banyak opsi agar tidak mengurangi pupuk organik, seperti mengedukasi petani bahwa kegunaannya yang bagus untuk tanah dan pertanian berkelanjutan. Petani di Sumatra Selatan (Sumsel) katanya masih kurang menggunakan pupuk organik.

"Ada lahan di Indralaya, Kabupaten Ogan Ili. Saya mengelola kebun sawit milik Unsri. Saya tidak memakai pupuk anorganik, tapi pakai pupuk organik. Apalagi karena struktur tanahnya. Hasilnya, tanah menjadi bagus karena banyak makhluk hidup seperti cacing dan membuat tanah menjadi bagus dan gembur. Sedangkan jika pakai pupuk anorganik, tanah akan keras dan tidak ada mahkluk hidup yang bertahan di lahan perkebunan," jelasnya.

Namun Mirza mendukung pemerintah memprioritaskan pada pupuk Urea dan NPK, apalagi fokus pada tanaman komoditi. Ia berharap pemerintah memerhatikan biaya distribusi di bawah. Selain itu, ia mengapresiasi mekanisme pengusulan alokasi pupuk bersubsidi menggunakan data spasial dan data luas lahan dalam sistem informasi manajemen berbasis digita.

"Bagus itu, karena tidak bisa ditipu. Bisa melihat data secara digital, foto dari satelit, bisa melihat lahan-lahan seberapa besar tapi juga harus diverifikasi di lapangan. Jangan percaya 100 persen dengan data," terangnya lebih lanjut.

Dirinya mengingatkan pemerintah mengenai waktu distribusi pupuk. Pemerintah harus mengantisipasi keterlambatan distribusi pupuk subsidi dari jadwal pemupukan petani.

"Jadi harus tepat harga dan tepat waktu sesuai kebutuhan petani. Para petani sudah membuat RDKK, sudah disampaikan petani ke pengecer, tapi saat petani butuh pupuk mungkin ada masalah di distribusi," tutupnya