DKPP Sanksi Korsek Bawaslu Empat Lawang Pasal Kekerasan Seksual

Anggota Majelis I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, sanksi dijatuhkan kepada teradu (Aldiwan Haira Putra) selaku Korsek Bawaslu Kabupaten Empat Lawang terhitung sejak putusan dibacakan. Teradu terbukti melanggar Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 15 huruf a dan huruf g Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

"Teradu selaku ASN diperbantukan menjadi Korsek Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sudah melakukan hubungan layaknya suami istri lebih dari sepuluh kali dengan iming-iming akan menikahi pengadu (korban)," ujarnya dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Rabu (17/9/2025)

Menurut Raka Sandi, hubungan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak pantas dan tidak patut. Perbuatan layaknya hubungan suami istri antara teradu dengan pengadu juga dilakukan ketika sedang melaksanakan tugas dinas sebagai Korsek Bawaslu Kabupaten Empat Lawang.

"Bahkan dalam melancarkan aksinya, teradu menggunakan pembiayaan dari anggaran negara. Tindakan tersebut telah mencoreng nama lembaga dan memiliki dampak negatif yang mencoreng nama Bawaslu Kabupaten Empat Lawang," tegasnya.

Sebelumnya, seorang wanita melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya ke Bareskrim Mabes Polri. Wanita tersebut menjadi korban TPKS yang dilakukan oleh AHP, seorang mantan pejabat kelurahan di Kabupaten Empat Lawang sekalian Korsek Bawaslu.

Namun alih-alih mendapat perlindungan dan keadilan, korban justru menghadapi tekanan lanjutan dalam bentuk laporan balik oleh terlapor, dengan dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas konten di media sosial.

Korban akhirnya mendapatkan pendampingan hukum dari LBH APIK Jakarta. Laporan kekerasan seksual yang dialami korban telah lebih dahulu dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dan hingga kini masih berproses secara hukum. Namun, di tengah proses hukum tersebut, justru muncul laporan balik dari AHP yang diproses oleh Polres Empat Lawang.