Ditegur Mendagri, Dinkes Prabumulih Bantah Telat Cairkan Insentif

31 Agu 2021, 17:23 WIB

ilustrasi nakes kelelahan setelah memberikan pelayanan pasien positif COVID-19 (IDN Times/Ervan)

Prabumulih, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegur 10 daerah di Indonesia yang belum menyalurkan insentif bagi tenaga kesehatan (Nakes). Salah satunya insentif nakes di Kota Prabumulih, Sumatra Selatan (Sumsel).

Dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Prabumulih belum mencairkan anggaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah (Innakesda) yang bersumber dari refocusing 8 persen Dana Alokasi Umum (DAU), atau Dana Bagi Hasil (DBH) 2021 sebesar Rp750 juta.

Namun pernyataan Mendagri itu dibantah Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Prabumulih, Happy Tedjo. Menurutnya, anggaran Innakesda yang belum dicairkan tersisa Rp200 juta lagi. Pihaknya dalam waktu dekat berusaha mencairkan dana tersebut untuk nakes yang menangani COVID-19.

"Ini bukan Wali Kota gak kasih insentif, bukan. Ada Rp200 juta lagi untuk nakes di RSUD Prabumulih. Laporannya baru dimasukan, nanti pencairan menunggu proses selanjutnya," ungkap Happy Tedjo kepada IDN Times, Selasa (31/8/2021).

1. Janjikan Innakesda cair dalam waktu dekat

Default Image IDN

Tedjo menjelaskan, masing-masing nakes mendapat uang Rp5 juta per bulan untuk tahun 2021. Jumlah tersebut merupakan dana maksimal yang didapat dari hasil kerja nakes. Namun para nakes yang mendapat insentif tergantung berapa jumlah hari masuk kerja, ditambah jumlah pasien yang ditangani tiap orang.

"Nah karena pembagiannya tergantung jumlah hari kerja dan berapa pasien yang ditangani, jadi hitungannya agak sedikit jelimet (susah). Ini yang sedang diurus untuk dicocokan datanya. Target kita dikejar hari ini untuk pencairan dan masih dalam proses pembahasan," ungkap dia.

2. Ada 55 nakes di Prabumulih menunggu pencairan Innakesda

Default Image IDN

Dari data Dinkes Prabumulih, ada sembilan fasilitas kesehatan (faskes) dan satu RSUD yang akan mendapat insentif. Untuk setiap faskes, ada lima orang nakes per puskesmas yang mendapat insentif. Lalu untuk RSUD ada sekitar 5 hingga 10 nakes. Total 55 nakes yang akan mendapat insentif dari dana Innakesda.

"Insentif ini dari pusat, karena syaratnya banyak. Jika di TA 2020 pendaftaran dimonitor oleh Dinkes karena diajukan manual, maka untuk TA 2021 dilakukan secara online. Jadi para nakes mengisi data sendiri," ungkap dia.

3. BPKP catat ada satu puskesmas belum urus dana insentif di 2020

ilustrasi tenaga nakes memeriksa pasien (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

Tedjo menjelaskan, hal yang menjadi perhatian pusat bukan Innakesda saja. Ada juga satu puskesmas yang belum mendapatkan insentif Desember 2020 lalu. Hal itu telah disampaikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah (BPKP) untuk segera diurus.

Dirinya menyebutkan, satu puskesmas yang belum mendapat insentif pada 2020 lalu karena terkendala data dokumentasi kegiatan. Menurutnya, saat itu puskesmas bukan tidak ada kegiatan melainkan memang tidak mendokumentasikan.

"Puskesmas itu beralasan karena nakesnya sedikit, jadi mereka awalnya gak mau mencairkan dana. Ini yang menjadi perhatian pusat, bukan mereka tidak dibayar," jelas dia.

"Jadi yang belum cair di TA 2020 itu hanya 5 nakes saja, jumlahnya gak banyak tapi harus dicairkan. Jadi bukan pemkot gak ngasih, seolah-olah Wali Kota kejam. Dari petunjuk BPKP untuk dokumentasi bisa diganti dengan keterangan dari kades atau pemerintah setempat. Jadi tinggal menunggu laporan saja," jelas dia.

4. APBD TA 2021 dikhuskan untuk vaksinator di Prabumulih

ilustrasi Vaksinasi di Palembang (IDN Times/Rangga Erfizal)

Tedjo menjelaskan, pihaknya juga mengalokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk insentif nakes. Hanya saja, dana APBD bukan ditujukan untuk mereka yang menangani pasien COVID-19 melainkan vaksinator.

"Untuk tahun ini APBD dianggarkan untuk nakes yang melakukan vaksinator saja. Satu vaksinator mendapatkan Rp300 ribu per bulan," tutup dia.