Dishub Prabumulih Digeledah Kejari karena Perjalanan Dinas Fiktif

(Tim penyidik Kejari Prabumulih saat menggeledah ruangan di kantor Dishub Prabumulih) IDN Times/istimewa

Penggeledahan dilakukan sejak pukul 11.00 WIB dipimpin langsung Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Prabumulih, Ridho Syahputra dan Kasi PB3R, Faisal Basri.

Tim yang berjumlah lebih dari 10 orang tersebut langsung menggeledah tiga ruangan di Dishub Prabumulih. Tiga ruangan digeledah itu yakni Kepala Dinas, ruangan Sekretaris, dan Bendahara.

Ilustrasi KPK (IDN Times/Mardya Shakti)

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Prabumulih, Roy Riyadi mengungkapkan, dugaan korupsi ini dilakukan pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022. Modusnya adalah ketidaksesuaian jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas.

"Saat itu Dishub Kota Prabumulih merencanakan kegiatan rapat konsultasi daerah atau perjalanan dinas dengan anggaran sebesar Rp750 juta. Dari dua tahun kegiatan itu ditemukan dugaan perbuatan melawan hukum, yaitu pejabat yang melakukan perjalanan itu fiktif. Misal yang berangkat dua orang tapi di SPJ hanya lima orang," ujarnya.

Mantan Penyidik KPK itu menambahkan, modus lain juga ditemukan saat pejabat yang berangkat hanya menerima uang  saku Rp1 juta. Padahal uang perjalanan dinas yang ditandatangani senilai Rp2 juta.

"Yang ketiga, ditemukan modus jika yang berangkat ini tidak ada kepentingan dengan teknis perjalanan dinas tersebut," jelasnya.

Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)

Setelah melakukan gelar perkara terhadap temuan dengan hampir 300 dokumen perjalanan dinas tersebut dan mengklarifikasi ke beberapa pejabat Dishub, akhirnya Kejari Prabumuli menaikkan status dugaan korupsi perjalanan dinas itu ke tahap penyidikan.

"Surat perintah operasi intelijen itu ditemukan alat bukti permulaan yang cukup sehingga diduga ada penyimpangan anggaran Dishub," tegasnya.