Palembang, IDN Times - Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel tak mau disebut kecolongan terhadap kegiatan masa pembinaan fisik dan mental SMA Taruna Indonesia Palembang, yang mengakibatkan munculnya dua korban.
"Kalau dikatakan kecolongan saya tidak mau, karena saya tidak tahu, mereka tidak memberi tahu ada kegiatan di sekolah. Seharusnya secara reguler mereka mengirimkan surat," ujar Kepala Disdik Sumsel, Widodo, Rabu (17/7).
Widodo menjelaskan, Disdik Sumsel akan melakukan evaluasi menyeluruh kepada SMA Taruna Indonesia, mulai dari evaluasi program hingga pembiayaan sekolah tersebut. Sebagai langkah awal, pihaknya telah melakukan pengecekan asrama dan sekolah. Hasilnya, standar SMA Taruna Indonesia tidak layak dikatakan sebagai sekolah asrama.
"Karena lahan yang sempit hanya setengah hektare dan kondisi sekolah dan asrama yang gelap karena tertutup kurang cahaya. Jadi kita evaluasi, kalau ternyata mengarah pada perbuatan yang akan mengulang (tindak kekerasan) maka perlu evaluasi dari kita termasuk izinnya," jelas dia.
Widodo melanjutkan, memang polisi sudah menetapkan Obby Frisman Arkataku (24) sebagai pelaku tunggal terhadap meninggalnya siswa taruna berinisial Dlw (14). Namun, tidak menutup kemungkinan kasus ini juga menyasar sekolah ,sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi setiap kegiatan yang berada di sana.
"Kita lihat terlebih dulu gimana prosesnya, apakah ini murni kesalahan oknum atau ada kesalahan terstruktur. Jika terjadi pelanggaran yang terstruktur, maka akan kita cabut izin sekolahnya. Pelanggaran terstruktur itu begini,apakah saat itu guru diberitahu adakah batas maksimalnya, kalau tidak itu terstruktur," ujar dia.
Disdik Sumsel sendiri, tegasnya, tidak pernah mengeluarkan persetujuan kepada SMA Taruna Indonesia untuk mengadakan kegiatan di luar sekolah. Jika pihaknya mengetahui, mungkin akan mengirimkan perwakilan untuk mengawasi setiap kegiatan.
"Selama ini belum ada izin dari kita, untuk kegiatan di luar sekolah, makanya kita tidak bisa mengawasinya. Padahal, Dinas selalu mengontrol semua kegiatan di sekolah," tegasnya.
Selain itu, terang Widodo, tersangka yang baru diterima bekerja satu pekan di sekolah tersebut, sudah dibebankan membimbing para siswa baru. Ini juga menyalahi prosedur, apa lagi kalau tersangka ikut dalam pembinaan fisik siswa.
Sebagai guru baru di lingkungan sekolah, Widodo tidak habis pikir, kalau tersangka Obby dilibatkan sebagai pembina fisik. Padahal, tersangka bukan guru olahraga dan tidak berkompeten. Terlebih, tersangka diterima kerja bukan pada bidang fisik.
"Dia (Tersangka) itu diterima sebagai guru BK di sana, tapi kok malah jadi pembina ospek dan memberi pelatihan fisik ke siswa padahal bukan bidangnya, ini tidak masuk akal saya. Saya nilai dia belum dewasa secara psikologis, belum bisa mengatur emosi dia sendiri makanya ketika kondisi lelah emosinya memuncak," ujar dia.
Sementara, Gubernur Sumsel, Herman Deru menyayangkan, kejadian perploncoan dalam dunia pendidikan. Menurutnya, jaman sekarang pendidikan dengan melibatkan kekerasan sudah tidak bisa diterima sehingga perlu merubah mindset guru, dan siswa. Sekarang itu pendidikan harus mengedepankan ilmu pengetahuan bukan kekerasan.
"Sudah tidak jamannya lagi ploncoan, tapi memang sekolahnya gaya-gaya militer. Saya heran orang tua mau sekolah kan anak-anak di tempat seperti itu. Akan dilihat, ini ulah oknum atau protap, kalau protap, sekolahnya yang kita sanksi," tegasnya.
Deru melanjutkan, pihaknya masih menunggu proses hukum dan penyelidikan terhadap tersangka dan sekolah. Kemudian harus memikirkan kemungkinan lain dan terbaik bagi siswa lainnya yang bersekolah di SMA Taruna Indonesia.
"Kita lihat kurikulumnya, saya tidak sembarang mau ngomong tutup-tutup, kasihan sama siswa yang ada, karena proses kegiatan belajar mengajar sudah lama berjalan. Tapi kalau memang syaratnya tidak terpenuhi dalam masa orientasi siswa itu, kita akan tegur keras sekolah itu, kalau tidak bisa ditegur keras ada tingkatan lagi untuk mereka," tandasnya.