Dinilai Tak Efektif, Satlantas Evaluasi Satu Arah Simpang Golf–Patal

Menurut Finan, kebijakan ini akan dievaluasi dalam selama tiga hari mulai dari Sabtu, Minggu dan Senin. Dari evaluasi tersebut pihaknya bersama dishub Sumsel untuk disiapkan kebijakan yang baru.

"Sudah kita rapatkan dengan stakeholder, banyak masyarakat protes dengan frontal. Setelah dinormalkan kembali nanti akan dievaluasi," jelas dia.

Menurut Finan, tantangan utama kemacetan di Palembang sebenarnya terjadi di banyak titik bukan hanya Jalan AKBP Cek Agus. Sumber kemacetan di Palembang terjadi disebabkan banyaknya gang atau lorong dan jalan yang sempit.

"Kami telah menindaklanjuti arahan dari gubenur dan wali kota. Kami akan berusaha mengevaluasi sesuai kehendak masyarakat," jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, uji coba one way atau jalan satu arah di Jalan AKBP Cek Agus mendapat respons negatif dari masyarakat. Banyak yang menyayangkan uji coba tersebut tak menyelesaikan masalah kemacetan di kota Palembang melainkan menimbulkan kemacetan lainnya dibanyak titik perempatan dan jalan.

"Bukannya mengurai kemacetan tapi justru memperluas titik kemacetan. Jalan alternatif yang seharusnya mempermudah masyarakat justru memunculkan kemacetan baru," ungkap warga Palembang, Rahmat, Jumat (3/10/2025).

Dari pantauan IDN Times kendaraan yang melintas di jalan satu arah tersebut terpantau lancar. Biasanya, kemacetan memang terjadi di sepanjang jalan tersebut pada jam tertentu namun, sejak aturan ini berlaku kendaraan dari arah Taksam Palembang maupun kawasan IBA menjadi lebih lancar.

"Kita yang mau aktivitas jadi harus mencari jalan lain mungkin memutar lebih jauh dari biasanya," ungkap dia.

Dirinya berharap aturan yang ada segera dievaluasi. Jika tak menimbulkan manfaat yang lebih baik untuk masyarakat dirinya meminta pemerintah mencari jalan keluar lain bukan dengan memberlakukan jalan satu arah.

"Penutupan ini kan sifatnya sementara, masih uji coba. Tolong dipikirkan juga dampaknya jika masih menimbulkan kemacetan cari jalan keluar lain yang tidak merugikan masyarakat," jelas dia.