Dilema Honorer Palembang Pasca SK Penghapusan Honorer Resmi Keluar

Berdasarkan informasi yang diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, status kepegawaian honorer di lingkungan pemerintah daerah tidak bisa diteruskan paling lambat November tahun depan.

"Sudah enam tahun di sini. Selama ini memang kontrak menjadi honorer selalu diperbarui. Setelah ini gak tahu lagi mau ke mana, mau cari kerja lagi terbatas di umur. Sedangkan penerimaan hanya PPPK untuk guru dan tenaga kesehatan," kata dia.

Tidak hanya Nur, seorang pegawai honorer di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Palembang yang tidak ingin disebutkan identitasnya, sudah mendapatkan pemberitahuan dari Kepala DLHK terkait rencana penghapusan honorer.

"Kepala Dinas sudah menyampaikan jika ada surat penghapusannya. Honorer juga sering membahas soal ini dari sebelum SK resmi ditandatangani," ungkapnya.

Sebelum SK resmi keluar, dirinya sempat bertanya kepada pimpinan bagaimana nasib para honorer di DLHK ke depan. Namun saat itu atasan hanya berharap aturan tersebut tidak benar-benar diresmikan.

"Khawatir pasti karena sudah lama bekerja. Saat ini harapannya ada keputusan terbaik dan Pemkot bisa mencarikan solusi bagi kami," timpal dia.

Saat IDN Times mengonfirmasi soal penghapusan honorer di Palembang, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) belum memberi respon dan jawaban terkait SK Kemenpan RB tersebut.

Namun dari data yang ada, jumlah honorer di Palembang mencapai lebih dari 4 ribu orang. Pegawai honorer terbanyak berada di lingkungan sekolah sebagai tenaga pendidik dan pengurus administrasi di Kantor Sekretariat Daerah.

Sedangkan kata Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, Ratu Dewa, pemutusan kerja atau kontrak para honorer yang belum menjadi PPPK akan dikaji agar tidak merugikan semua pihak.

"Yang jelas harus dibicarakan dulu dengan Wali Kota. kita upayakan kebaikan untuk semua. Sekarang belum bisa memutuskan dan berbicara apa-apa karena belum dibahas. Mudah-mudahan ada solusi," tandas dia.