Data Kemiskinan di Palembang Turun, tapi Ribuan Rumah Tak Layak Huni

Berdasarkan data BPS Palembang per Maret 2025 yang diakses pada Rabu (10/9/2025), persentase penduduk miskin turun menjadi 9,04 persen atau sekitar 162,31 ribu jiwa. Nilai tersebut menunjukkan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,73 poin secara year on year (yoy) dibandingkan Maret 2024 sebesar 9,77 persen atau sekitar 173,59 ribu jiwa.

Jika dilihat persentase data tahunan dari BPS, Palembang menempati posisi ke-4 sebagai kota dengan persentase kemiskinan terendah di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), tetapi bila diperhatikan berdasarkan program sejalan, jumlah tersebut bisa dikatakan belum optimal. Sebab jumlah rumah tak layak huni masih ribuan.

Menurut Kepala BPS Palembang, Edi Subeno, tren penurunan jumlah penduduk miskin di Palembang berdasarkan data lima tahun terakhir. Yakni dari catatan BPS, garis kemiskinan Kota Pempek sebesar Rp699.920 per kapita per bulan.

Rincian data tersebut meliputi tahun 2020 kemiskinan Palembang berjumlah sekitar 182,61 ribu jiwa atau 10,89 persen, tahun 2021 berjumlah 194,12 ribu jiwa atau 11,34 persen, tahun 2022 181,65 ribu jiwa atau 10,48 persen. Kemudian pada 2023 berjumlah 179,45 ribu jiwa atau 10,22 persen.

Selanjutnya terdata di tahun 2024, kemiskinan Palembang berjumlah sekitar 173,59 ribu jiwa atau 9,77 persen dan terkini pada tahun 2025 turun menjadi 162,31 ribu jiwa atau 9,04 persen

"Penurunan konsisten menjadi bukti bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemkot menunjukkan hasil nyata," jelasnya.

Dia menyebut, beberapa program pengentasan termasuk bantuan langsung kepada masyarakat miskin dengan program perbaikan rumah tidak layak huni, untuk memastikan setiap keluarga mendapatkan hidup di hunian layak dan sehat.

Tetapi, berdasarkan data sementara pada Agustus lalu, jumlah unit rumah tak layak huni di Palembang masih di angka lebih dari 3 ribu rumah. Padahal, pemerintahan Wali Kota Ratu Dewa dan Wakil Wali Kota Prima Salam, sempat menjanjikan pasca 100 hari kerja awal mereka, pemerintahan Ratu Dewa-Prima Salam (RDPS) ingin menyelesaikan pengentasan rumah tak layak huni (RTLH) hingga 70 persen.

Meski berdasarkan data Maret 2025, jumlah rumah tak layak huni sudah berkurang dari awal sekitar 3.700 an dan sekarang sudah lebih sedikit di angka 3.200an, namun jika melihat janji pengentasan sampai 70 persen, jumlah tersebut belum terealisasi. Padahal akhir tahun ini akan berakhir dalam 3 bulan ke depan.

"Kalau RTLH di Palembang hampir mendekati 3.200 unit," kata Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, Rabu (3/9/2025) lalu.

Belum menyentuh penurunan RTLH sesuai target awal. Pemkot Palembang terus mengebut program yang masuk dalam Gebrak ini segera terselesaikan. Meski belum mampu menyelesaikan jumlah keseluruhan, tetapi pemerintahan RDPS komitmen dan konsisten menuntaskan janji politik.

"Pemkot Palembang kebut perbaikan RTLH dengan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan seperti APBD, APBN, Forum CSR, dan Baznas," jelas dia.

Sedangkan terpantau di lapangan dari data yang dihimpun IDN Times, per pekan pertama September 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) baru menuntaskan perbaikan RTLH di angka 24 unit di kecamatan/kota dari total keseluruhan rumah tak layak huni masih 3 ribuan unit.