Curhatan Warga Palembang Mengeluh Bansos Tak Kunjung Datang

29 Apr 2020, 03:06 WIB

Kantor Wali Kota Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Palembang, IDN Times - Sejumlah warga di Palembang mengeluhkan sistem penyaluran bantuan sosial (Bansos) untuk warga miskin baru akibat pandemik COVID-19, tak kunjunga datang dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

Padahal di tengah pandemik sekarang ini, saat warga sudah mematuhi imbauan tetap di rumah, menjaga jarak, dan pendapatan menurun, bansos belum juga diterima oleh mereka yang membutuhkan.

"Informasi penerimaan tidak jelas, bagaimana cara kami bisa mendapatkannya. Memang dari RT dan RW sempat mencatat siapa saja yang berhak menerima bansos, tapi sampai sekarang belum ada kelanjutan," ujar Buyung, warga Kecamatan Ilir Timur I Palembang, Selasa (28/4).

1. Ketua RT belum menerima informasi lanjutan terkait bansos dari Pemkot Palembang

Tugu belido di Palembang yang berada di lapangan BKB, Jembatan Ampera dan dekat tepian Sungai Musi (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Hal serupa diungkapkan Andi, Ketua RT Kecamatan Kemuning ini mengaku pihaknya belum menerima bansos dari Pemkot Palembang untuk warga miskin baru yang telah dicatat.

"Data miskin baru yang diminta oleh dinas sosial sudah selesai, dilakukan pendataan dan diajukan. Tapi sampai detik ini tidak ada sama informasi lanjutan dari intansi terkait," ungkap dia.

Andi berujar jika dirinya selalu ditanya warga terkait bansos. "Kalau melihat kondisi begini, kasihan juga ada warga kami yang dirumahkan. Ada yang penghasilan mereka berkurang," tambahnya.

2. Sudah sepekan pendataan tapi belum ada informasi jelas

Ilustrasi Bansos Sembako (Dok. Kemensos)

Tak jauh berbeda d engan Andi, menurut Arison (45) Ketua RT Kecamatan Sukarami mengatakan, data telah disampaikan ke Dinsos Palembang sejak satu pekan lalu. Tetapi sampai sekarang dari data yang diberikan tidak ada kejelasan lebih lanjut.

"Kita mendata sesuai petunjuk dari Dinsos jika warga yang didata adalah warga miskin baru, bukan warga yang telah menerimah bantuan lainya. Tetapi sampai saat ini belum ada informasi resmi," jelas dia.

3. Dinsos sebut kewenangan penyaluran bansos langsung dari Wako Palembang

Kepala Dinas Sosial Kota Palembang Heri Aprian (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Kepala Dinas Sosial Palembang, Heri Aprian, menanggapi keluhan warga dan Ketua RT. Ia menerangkan jika pihaknya masih melakukan verifikasi data yang diusulkan.

"Data usulan dari RT masih diverifikasi, takutnya masih ada warga yang terdata penerima bantuan manfaat lainya, wajar sedikit lama," terangnya.

Ketika disinggung berapa jumlah data yang masuk, dan kapan penerima bantuan mendapatkan jaring pengaman sosial, Heri menyebutkan agar Wako atau Sekretaris Daerah (Sekda) yang menjelaskan.

"Maaf nanti Wako atau Sekda saja yang jelaskan, bukan kewenangan saya, maaf ya," singkat dia.

4. Anggota DPRD Palembang minta ada transparansi data penerima bansos

Ilustrasi pembagian bantuan sosial untuk warga. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Ketua Fraksi PKB di DPRD Palembang, Sutami Ismail, memintah Pemkot Palembang lebih transparan dalam pemberian bansos bagi masyarakat yang terdampak wabah corona. Termasuk perkembangan jumlah data penerima.

"Kasihan masyarakat saat ini, makanya lebih baik Dinsos saja sekalian yang turun tangan dan lakukan survei agar cepat, tidak perlu melalui RT/RW, atau harusnya ada koordinasi dengan yang jelas," katanya.

Sutami berharap, penerima bantuan tepat sasaran. Seperti pekerja yang dirumahkan akibat PHK, atau warga miskin lainnya yang terdampak pandemik COVID-19.

"Data yang valid itu dari RT, karena mereka merupakan ujung tombak pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Biar tidak terjadi kesalahan," tambah dia.