CKG di Palembang: Daftar Sering Gangguan, Pemeriksaan Tak Paripurna

Kira-kira hampir 20 menit sejak pertama datang dan menemui petugas di sana, akhirnya pendataan diri selesai untuk bisa melanjutkan CKG.

"Ada KTP-nya mba," ucap salah satu petugas puskesmas yang saat itu mengenakan jilbab hitam, kepada reporter IDN Times, pada September 2025.

Kartu identitas adalah hal penting yang harus ditunjukkan pada saat ingin mendaftar CKG. Sebab, nomor induk kependudukan sudah terintegrasi dengan data alamat serta lokasi domisili dan riwayat pemeriksaan kesehatan lainnya jika pernah mengecek di pusat layanan kesehatan terkait. Selain pendataan, KTP sangat vital untuk verifikasi, apakah pemilik identitas tersebut sudah pernah CKG atau belum.

Sebab, pemeriksaan CKG hanya diberikan satu kali dalam setahun. Tujuan awal pemerintah menerapkan kebijakan tersebut adalah agar masyarakat sadar untuk memeriksakan diri dan mencegah penyakit yang baru terdeteksi setelah parah. Jika pemeriksaan dilakukan lebih cepat dan secara dini, tentu berbagai penyakit masih bisa diusahakan untuk sembuh dan pemulihan segera.

Kala itu, reporter IDN Times mencoba CKG ditemani rekan satu profesi. Kebetulan, pengecekan kesehatan yang kami lakukan berbeda. Semula ingin mengecek gula darah dan pemeriksaan IVA atau tes Inspeksi Visual Asam Asetat untuk deteksi dini kanker leher rahim. Pemeriksaan IVA pun hanya untuk warga berjenis kelamin perempuan.

"CKG ini bisa apa aja? Bisa tes IVA kan?," kata reporter IDN Times bertanya pada petugas yang masih sibuk mencoba mendata diri dan identitas pasien masing-masing.

"Bisa (tes IVA). Nanti juga ada pemeriksaan gigi dan kolesterol. Tapi di sini (Puskesmas Ariodillah) gak bisa pemeriksaan THT (telinga hidung dan tenggorokan) ya, karena gak ada dokternya. Gimana masih mau daftar CKG?," tanya petugas lebih lanjut.

"Iya gak apa-apa, karena fokus saya itu mau coba cek IVA," kata IDN Times menjawab.

Selepas berdiskusi, akhirnya petugas pendaftaran selesai. "Berhasil juga (pendaftaran), kita lanjutin langsung ke dokter dan unit kesehatan ya,".

Cukup lama menunggu, nomor antrean pun masuk di list pelayanan kesehatan. Setelah pendataan sukses, calon penerima program CKG masuk bergantian ke unit pemeriksaan.

Perlu diketahui, pendataan dan verifikasi pendaftaran CKG bisa dilakukan melalui beberapa cara. Pertama daftar lewat scan barcode yang tersedia di puskesmas, kemudian bisa melalui WhatsApp saluran Kemenkes RI dan ketiga melakukan pendaftaran melalui aplikasi satu sehat. Tetapi sebelum daftar di satu sehat, calon pemanfaat CKG sudah harus memiliki akun.

Aplikasi satu sehat adalah aplikasi sama yang digunakan saat melakukan vaksinasi COVID-19 beberapa tahun silam. Namun saat ini sudah banyak menu yang mengalami pembaruan dari aplikasi sebelumnya.

Apabila mendaftar langsung di puskesmas, petugas khusus akan mendampingi dan menginstruksikan cara bagaimana melakukan verifikasi. Namun, pasien CKG harus menunggu sabar. Sebab waktu pendataan yang lamban adalah permasalahan utama dan sering terjadi di semua pusat layanan kesehatan lainnya.

Sebelum masuk satu per satu ke unit kesehatan, reporter IDN Times mendapatkan formulir terlebih dahulu. Formulir tersebut untuk verifikasi bahwa pasien sudah menerima layanan dengan baik saat di puskesmas. Usai cek berat dan tinggi badan, kemudian reporter IDN Times langsung diarahkan untuk cek gula darah serta pemeriksaan gigi.

Ketika pemeriksaan darah, petugas kesehatan menusuk salah satu jari untuk mengeluarkan darah yang kemudian akan diuji kadar kolestrol, gula darah, dan golongan darah. Saat pemeriksaan gigi, dimulai dengan melihat apakah gigi memiliki karies, berlubang, atau kuning karena faktor rokok.

Bila ada yang sakit atau berlubang, tenaga kesehatan pun akan melakukan tindakan. Usai seluruh rangkaian pemeriksaan selesai, formulir dicentang dan dikembalikan ke administrasi puskesmas.

Saat memberikan formulir tersebut, penerima CKG akan menerima lapor kesehatan melalui WhatsApp Kemenkes RI atau aplikasi satu sehat. Rapor itu akan keluar 1X24 jam setelah pengecekan di waktu kerja. Jika pemeriksaan dilakukan Jumat, maka rapor keluar pada hari Senin. Sementara bila melakukan CKG pada Senin-Kamis, pemeriksaan bisa langsung dilihat keesokan harinya.

Jika mendaftar CKG melalui WhatsApp Kemenkes RI, pemberitahuan akan masuk di nomor WhatsApp pribadi. Sebab saat melakukan pendataan, petugas puskesmas menyarankan melalui gawai masing-masing. Sehingga laporan langsung tercantum di nomor terkait. Namun, jika verifikasi dalam aplikasi bisa langsung  dicek dan masuk akun.

Berikut contoh pemberitahuan laporan kesehatan yang disampaikan lewat WhatsApp:
Hasil Cek Kesehatan Gratis Anda sudah tersedia!
Nama: pasien pemanfaat CKG
Nomor tiket pendaftaran
Hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) Anda telah tersedia dalam bentuk Rapor Kesehatan. Lihat dan unduh Rapor Kesehatan melalui:
SATUSEHAT Mobile: https://satusehat.kemkes.go.id/
atau tautan: https://pkg.kemkes.go.id/ (dapat diakses 7-10 hari setelah melakukan CKG)
Perhatian:
1.Untuk menjaga kerahasiaan data, masukkan nomor tiket dan tanggal lahir Anda sebelum membuka apor
2. Pantau rapor kesehatan untuk hasil yang belum tersedia
3. Jika Anda menemukan kejanggalan hasil pemeriksaan pada rapor kesehatan, hubungi lokasi CKG Anda: lokasi pemeriksaan kesehatan
Terima kasih telah berpartisipasi dalam program Cek Kesehatan Gratis dan jaga kondisi tubuh supaya Healthies tetap sehat.
Salam sehat.

Ketika IDN Times melakukan pemeriksaan di puskesmas, sejak awal petugas menyatakan jika di lokasi tersebut tidak ada pemeriksaan THT. Namun saat rapor keluar, ada data mengenai kondisi THT baik dan sudah mendapatkan pemeriksaan. Hasil tersebut, jadi tanda tanya. Apakah memang data CKG tidak terverifikasi detail atau memang hasil yang ada disamakan rata agar semua pemeriksaan terlihat baik?

Kemudian selain hasil THT yang tanpa ada pemeriksaan, kondisi obesitas karena lingkar perut melebihi batas normal pun tersedia informasinya. Padahal saat diperiksa, tenaga kesehatan di sana tidak mengukur lingkar perut dan hanya mengecek berat badan serta bertanya tinggi badan secara lisan.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Palembang Dokter Fenty Aprina, sejauh ini program CKG masih terus berjalan dan pusat layanan kesehatan terus mengejar target agar sasaran penerima makin banyak. Dia mengatakan, per akhir tahun 2025, minimal tiap daerah atau pusat layanan kesehatan bisa mendata CKG hingga 36 persen dari jumlah keseluruhan penduduk di wilayah sekitar."

"Masih berjalan (pemeriksaan CKG), cakupan kita 12 persen dari seluruh penduduk di Palembang bisa memanfaatkan CKG sampai akhir tahun ini. Meski memang target yang harus dipenuhi adalah mencapai 36 persen dalam setahun sejak diberlakukan," kata Fenty kepada IDN Times, Senin (17/11/2025).

Sementara terkait data pemeriksaan yang tercatat tidak sesuai laporan saat pemeriksaan di pusat layanan kesehatan, Fenty tak ingin membahas lebih lanjut. Dia menyampaikan, saat ini fokus Dinkes Palembang adalah mengejar target yang sudah diinstruksikan pemerintah pusat. Sehingga realisasi penerima CKG makin banyak.

"Mereka (nakes dan puskesmas) harus mengejar target untuk mencapai sasaran tersebut (36 persen hingga akhir tahun). Jadi puskesmas tiap kecamatan/kelurahan dibagi tiap hari (pendataan CKG) untuk bisa melaksanakan," ujarnya.

Sedangkan terkait batas maksimal harian kuota layanan CKG per puskesmas, Fenty membantah jika ada jumlah tertentu. Dia justru menyebut, jika tiap puskesmas memang harus menerima masyarakat yang akan cek kesehatan dengan lebih banyak. Sehingga penerima manfaat terserap lebih cepat dan bisa mencapai angka yang sudah ditetapkan nasional.

"Tidak dibatasi jatahnya, makin banyak makin bagus biar target tercapai. Dan sampai lima tahun di akhir pak Prabowo ini, minimal 75 persen tercapai (jumlah target CKG) di semua wilayah Indonesia termasuk Palembang. Ini tinggal peran peserta atau masyarakatnya sendiri, mau atau tidak periksa CKG," jelas dia.

Fenty menambahkan, sosialisasi CKG dilakukan konsisten tak hanya di pusat layanan kesehatan. Dinkes Palembang juga melakukan sosialisasi di berbagai instansi dan sekolah. Harapannya, agar jumlah penerima bertambah dan bukan stagnan karena minimnya kesadaran pubilik untuk melakukan tes kesehatan meski tanpa biaya.